Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur kenaikan tunjangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc di berbagai lingkungan peradilan khusus.
Kebijakan tersebut diteken pada 5 Februari 2026 dan disebut sebagai upaya memperkuat kualitas lembaga peradilan melalui peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang diterima hakim ad hoc, mulai dari tunjangan bulanan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan selama menjalankan tugas, biaya perjalanan dinas, hingga uang penghargaan pada akhir masa jabatan.Baca Juga:
"Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan. Tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap pengadilan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," demikian bunyi Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2026.
Kenaikan tunjangan tersebut berlaku bagi hakim ad hoc yang bertugas di sejumlah pengadilan khusus, termasuk pengadilan tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, hak asasi manusia, hingga pengadilan niaga.
Untuk hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, tunjangan ditetapkan sebesar Rp49,3 juta per bulan.
Sementara di tingkat banding naik menjadi Rp62,5 juta per bulan dan di tingkat kasasi mencapai Rp105,27 juta per bulan.
Besaran tunjangan serupa juga berlaku bagi hakim ad hoc di Pengadilan Hak Asasi Manusia, yakni Rp49,3 juta untuk tingkat pertama, Rp62,5 juta di tingkat banding, dan Rp105,27 juta di tingkat kasasi.
Untuk hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial, pemerintah menetapkan tunjangan Rp49,3 juta di tingkat pertama dan Rp105,27 juta di tingkat kasasi.
Sementara itu, hakim ad hoc di Pengadilan Perikanan tingkat pertama menerima tunjangan sebesar Rp49,3 juta per bulan.
Adapun bagi hakim ad hoc di Pengadilan Niaga, tunjangan ditetapkan sebesar Rp49,3 juta di tingkat pertama dan Rp105,27 juta di tingkat kasasi.
Selain tunjangan rutin, pemerintah juga memberikan uang penghargaan yang dibayarkan pada akhir masa jabatan. Besarannya dihitung berdasarkan lama masa pengabdian hakim ad hoc.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN