BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Perwakilan buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk segera mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026. Mereka memberikan tenggat waktu satu minggu sebelum aksi lanjutan dilakukan secara lebih besar.
Desakan tersebut disampaikan usai pertemuan antara perwakilan serikat buruh dan Kemnaker pada Kamis (7/5/2026).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.Baca Juga:
"Kami kasih batas waktu satu minggu. Jika Permenaker 07/2026 belum dicabut, kami pastikan FSPMI dan KSPI akan turun lebih besar lagi," kata Suparno kepada wartawan.
Menurut Suparno, buruh menilai aturan tersebut telah berdampak langsung di lapangan, termasuk memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri. Ia menyebut beberapa perusahaan bahkan sudah mulai menerapkan kebijakan baru tak lama setelah aturan itu diterbitkan.
"Baru tanggal 30 April keluar aturan, 2 Mei sudah ada implementasi di lapangan. Bahkan ada PHK di gudang-gudang," ujarnya.
Ia menambahkan, buruh meminta agar Permenaker tersebut dicabut terlebih dahulu sebelum pemerintah melibatkan kembali seluruh stakeholder, baik dari unsur pengusaha maupun pekerja, untuk membahas aturan terkait alih daya.
"Kami minta dicabut dulu, baru kemudian duduk bersama membahas ulang agar ada kepastian perlindungan buruh, termasuk soal upah dan jaminan sosial," katanya.
FSPMI juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan secara nasional apabila tuntutan mereka tidak direspons pemerintah dalam batas waktu yang diberikan.
Aksi tersebut disebut tidak hanya akan dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga akan meluas ke berbagai daerah industri di Indonesia.*
(oz/dh)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN