Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus, menegaskan bahwa wartawan tidak diperbolehkan ikut dalam aksi demonstrasi karena dapat mengganggu independensi dan profesionalisme pers.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan wartawan di depan Dinas Sosial Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Dedi menegaskan, insan pers memiliki tugas utama untuk meliput dan menyampaikan informasi kepada publik, bukan menjadi bagian dari massa aksi.Baca Juga:
"Organisasi PWI dan anggotanya selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujar Dedi Firdaus.
Ia menambahkan, keterlibatan wartawan dalam aksi demonstrasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan Gedung Graha Wartawan sebagai lokasi berkumpul massa aksi yang mengatasnamakan wartawan.
Menurutnya, fasilitas organisasi pers seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan resmi seperti PWI, AJI, maupun Pewarta Foto Indonesia.
Dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib bersikap independen, akurat, dan berimbang dalam menjalankan tugas peliputan.
PWI juga mengingatkan agar seluruh wartawan tetap menjaga marwah profesi dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis maupun aksi massa.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat periode 2018–2023, Atal S. Depari, sebelumnya juga menegaskan bahwa wartawan yang meliput demonstrasi tetap dilindungi Undang-Undang Pers, selama menjalankan tugas secara profesional.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN