JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dinilai menyalahkan jawaban peserta yang sebenarnya benar.
Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @mprgoid pada Selasa, 12 Mei 2026.
MPR menyebut adanya kelalaian dewan juri yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.Baca Juga:
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian pernyataan resmi MPR.
Sebagai langkah tindak lanjut, MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri serta MC dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, lembaga itu juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," lanjut pernyataan tersebut.
MPR menegaskan bahwa pelaksanaan LCC harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, keadilan, dan objektivitas, terutama karena kegiatan tersebut mengusung materi pendidikan kebangsaan.
Lembaga itu juga berjanji akan memperbaiki mekanisme teknis pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian, verifikasi jawaban peserta, serta tata kelola keberatan dalam kompetisi.
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba agar ke depan lebih baik, transparan, dan akuntabel," tulis MPR.
Sebelumnya, polemik mencuat setelah video babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube resmi MPR RI, terlihat perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai identik.
Pada sesi lomba, peserta dari Grup C memberikan jawaban terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Namun, jawaban tersebut justru mendapat pengurangan lima poin.
Sebaliknya, ketika pertanyaan yang sama dijawab oleh Grup B dengan substansi yang sama, juri memberikan nilai penuh 10 poin.
Perbedaan keputusan itu memicu protes dari peserta dan sorotan publik.
Peserta Grup C menyatakan keberatan karena merasa jawaban mereka sudah sesuai.
Namun, pihak juri berdalih tidak mendengar penyebutan kata "DPD" secara jelas dari jawaban peserta pertama.
Insiden ini memicu perdebatan luas di kalangan publik, pendidik, hingga warganet yang menilai bahwa objektivitas dalam penilaian lomba pendidikan harus dijaga secara ketat.*
(vv/ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meyakini Presiden Prabowo Subianto mendapat informasi y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengaku merasa digergaji setelah di
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, membantah terlibat dalam perkara duga
NASIONAL
JAKARTA Harga pangan nasional bergerak beragam pada perdagangan Jumat (18/9/2026). Sejumlah komoditas seperti cabai, daging, beras, minyak
EKONOMI
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak terlihat hadir dalam sidang perdana perkara Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakart
POLITIK
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (18/9/2026). IHSG naik 0,78 ke level 6.512,57 dibandingk
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali naik pada perdagangan Jumat (18/9/2026). Harga emas Antam ukuran 1 gram kini
EKONOMI
JAKARTA Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyoroti kondisi penerimaan publik terhadap pemerintahan Pre
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 untuk pertam
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
