Kontroversi LCC Empat Pilar Kalbar: Jawaban Siswa Benar Tapi Dinilai Salah, MPR Nonaktifkan Juri dan MC

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dinilai menyalahkan jawaban peserta yang sebenarnya benar.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @mprgoid pada Selasa, 12 Mei 2026.

MPR menyebut adanya kelalaian dewan juri yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Viral Jawaban Siswa SMAN 1 Pontianak Dianggap Salah di LCC MPR, Ini Respons Gubernur Kalbar

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian pernyataan resmi MPR.

Sebagai langkah tindak lanjut, MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri serta MC dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, lembaga itu juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," lanjut pernyataan tersebut.

MPR menegaskan bahwa pelaksanaan LCC harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, keadilan, dan objektivitas, terutama karena kegiatan tersebut mengusung materi pendidikan kebangsaan.

Lembaga itu juga berjanji akan memperbaiki mekanisme teknis pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian, verifikasi jawaban peserta, serta tata kelola keberatan dalam kompetisi.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba agar ke depan lebih baik, transparan, dan akuntabel," tulis MPR.

Sebelumnya, polemik mencuat setelah video babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube resmi MPR RI, terlihat perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang dinilai identik.

Pada sesi lomba, peserta dari Grup C memberikan jawaban terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, jawaban tersebut justru mendapat pengurangan lima poin.

Sebaliknya, ketika pertanyaan yang sama dijawab oleh Grup B dengan substansi yang sama, juri memberikan nilai penuh 10 poin.

Perbedaan keputusan itu memicu protes dari peserta dan sorotan publik.

Peserta Grup C menyatakan keberatan karena merasa jawaban mereka sudah sesuai.

Namun, pihak juri berdalih tidak mendengar penyebutan kata "DPD" secara jelas dari jawaban peserta pertama.

Insiden ini memicu perdebatan luas di kalangan publik, pendidik, hingga warganet yang menilai bahwa objektivitas dalam penilaian lomba pendidikan harus dijaga secara ketat.*

(vv/ad)

Viral Jawaban Siswa SMAN 1 Pontianak Dianggap Salah di LCC MPR, Ini Respons Gubernur Kalbar

742 Prajurit TNI Siap Dikirim ke Lebanon! Dudung: Mereka Sudah Siap Total

Pemkot Tanjungbalai Rampungkan Pemeriksaan BPK atas LKPD 2025, Targetkan Raih WTP Ketiga Berturut-turut

Usai Konsolidasi, AMPI Binjai Targetkan Muscam Se-Kota Rampung Juni 2026

Bulog Sumut Gandeng Komite II DPD RI Salurkan Beras dan Minyak Goreng Premium untuk Warga Deli Serdang

Pemprov Sumut Dorong Digitalisasi ASN Lewat Learning Hub, Pelatihan Tak Lagi Terbatas Ruang Kelas