Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Komisi I DPR RI menyesalkan kasus penyalahgunaan teknologi deepfake yang menyeret mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat, berinisial RY. Kasus itu viral setelah pelaku diduga mengedit foto sejumlah mahasiswi menjadi konten vulgar menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan praktik manipulasi digital tersebut merupakan tindakan yang merendahkan martabat perempuan dan berpotensi melanggar hukum.
"Komisi I DPR RI menyesalkan terjadinya praktik penyalahgunaan teknologi digital yang merendahkan martabat perempuan dan menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Dave Laksono, Jumat (15/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, penggunaan teknologi deepfake untuk membuat konten tidak senonoh tidak hanya melanggar etika dan moral, tetapi juga mengancam keamanan ruang digital.
Dave meminta Kementerian Komunikasi dan Digital segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terkait penyalahgunaan teknologi AI dan deepfake.
"Ruang digital harus menjadi tempat yang sehat untuk inovasi dan kreativitas, bukan arena eksploitasi yang merugikan hak asasi manusia," katanya.
Komisi I DPR juga mendorong adanya sistem deteksi dini, penindakan tegas, serta peningkatan literasi digital kepada masyarakat agar memahami dampak serius dari manipulasi teknologi tersebut.
Selain itu, DPR mendukung proses investigasi yang sedang dilakukan pihak kampus maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah mahasiswa menemukan banyak foto vulgar hasil editan AI di ponsel milik terduga pelaku saat kegiatan praktikum berlangsung.
Salah satu korban berinisial S mengaku terkejut setelah mengetahui foto-foto teman kuliah dan rekan sekolah mereka telah dimanipulasi menjadi konten tak senonoh.
Bahkan, disebutkan terdapat editan AI yang memperlihatkan pacar pelaku seolah sedang berciuman dengan pria lain.
Kasus tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan grup percakapan mahasiswa hingga memicu keresahan di lingkungan kampus.
Pihak Universitas Tanjungpura melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) memastikan kasus itu tengah diproses.
Kampus juga telah menghentikan sementara aktivitas perkuliahan terlapor guna mendukung proses investigasi serta menciptakan ruang aman bagi korban.*
(d/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK