AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pengelolaan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) bisa menjadi contoh bagi seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan, pengelolaan barang sitaan harus dilakukan secara profesional agar nilai ekonominya tetap terjaga.
Hal itu disampaikan Fitroh saat menerima kunjungan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily bersama peserta Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2026).
Menurut Fitroh, barang bukti yang disita negara tidak boleh mengalami kerusakan maupun penurunan nilai selama proses hukum berlangsung. Sebab, kondisi barang sitaan akan berdampak terhadap negara maupun pemilik barang ketika perkara telah berkekuatan hukum tetap.Baca Juga:
"Barang-barang yang disita itu jangan sampai rusak, jangan sampai nilai ekonominya turun supaya ketika perkaranya sudah diputus, baik negara maupun pemilik barang tidak dirugikan," ujar Fitroh.
Dia menilai, sistem pengelolaan barang bukti di Rupbasan KPK dapat menjadi role model bagi institusi penegak hukum lainnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Fitroh juga menyoroti pentingnya integritas petugas yang mengelola barang bukti. Menurutnya, sistem keamanan yang canggih sekalipun tidak akan efektif jika petugas tidak memiliki kejujuran dan tanggung jawab.
"Kalau tidak dikelola oleh petugas yang punya integritas, tentu dengan mudah bisa dicuri atau digelapkan meskipun sistem pengamanannya sudah berlapis," katanya.
Ia mencontohkan barang bukti bernilai tinggi seperti emas sangat rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan baik. Karena itu, KPK menekankan penguatan integritas sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam pengelolaan barang sitaan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Fitroh turut berharap kerja sama pendidikan integritas antara KPK dan Lemhannas terus diperkuat. Dia menilai seluruh elemen bangsa harus memiliki pandangan yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Semua stakeholder dan elemen bangsa harus berpikir sama bahwa korupsi harus terus diperangi," tutupnya.*
(oz/dh)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN