Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali meraih penghargaan nasional di bidang kearsipan setelah memperoleh predikat "Sangat Memuaskan (AA)" dari Arsip Nasional Republik Indonesia dalam ajang Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 Klaster II.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional 2026 yang digelar di Kantor ANRI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam penilaian tersebut, Kemnaker memperoleh nilai 97,18 atau meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 95,51.Baca Juga:
Kenaikan nilai itu dinilai mencerminkan konsistensi Kemnaker dalam memperkuat tata kelola arsip yang lebih tertib, modern, dan terintegrasi dengan sistem digital pemerintahan.
Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi.
Ia mengatakan penguatan sistem kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan percepatan layanan publik berbasis digital.
"Penguatan tata kelola kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya untuk mempercepat layanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," ujar Cris Kuntadi.
Menurut dia, pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain penghargaan pengawasan kearsipan, Kemnaker juga memperoleh predikat Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2026.
Pengakuan tersebut diberikan atas konsistensi kementerian dalam mengelola dan mengunggah arsip terbuka yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
Capaian itu disebut mempertegas komitmen Kemnaker dalam mendukung transformasi birokrasi digital sekaligus memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah dorongan percepatan digitalisasi pemerintahan, tata kelola arsip menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan kesinambungan data administrasi negara.*
(ad)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL