DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta seluruh operator seluler di Indonesia untuk duduk bersama mencari solusi terkait polemik kuota internet hangus yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Telekomunikasi terkait aturan masa berlaku kuota internet, Kamis (21/5/2026).
Dalam sidang itu, Saldi menilai operator telekomunikasi sebaiknya tidak hanya fokus mempertahankan kebijakan kuota hangus, tetapi juga mulai menawarkan formula yang lebih adil bagi konsumen.Baca Juga:
"Kalau memungkinkan, operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat bisa duduk bersama melalui asosiasi untuk mencari formula yang relevan terhadap persoalan ini," ujar Saldi.
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis operator, tetapi juga harus melihat kerugian nyata yang dialami konsumen akibat sisa kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir.
"Mahkamah juga harus memperhitungkan kerugian riil yang dialami masyarakat sebagai konsumen," katanya.
Saldi menegaskan, tugas hakim konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri telekomunikasi dengan perlindungan hak warga negara.
"Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melindungi hak konstitusional warga negara," tegasnya.
Sidang tersebut merupakan lanjutan perkara uji materi Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Para pemohon meminta MK mengubah aturan yang dinilai memberi ruang bagi operator untuk menghanguskan kuota internet yang telah dibayar konsumen.
Dalam petitumnya, pemohon meminta agar sisa kuota tetap bisa digunakan selama kartu prabayar masih aktif atau dapat dikonversi menjadi pulsa maupun dikembalikan dalam bentuk refund secara proporsional.
Sebelumnya, sejumlah operator seluler menyatakan kebijakan penghapusan kuota diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis dan jaringan telekomunikasi nasional.
Namun, Mahkamah menilai perlu ada jalan tengah agar kepentingan bisnis tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.*
(k/dh)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis be
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAji CahyonoPERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian. Dia meng
OPINI
FLORES Aktivitas gempa susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 pada
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati umat Islam setiap 12 Rabiulawal, bulan k
AGAMA
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se
PEMERINTAHAN
ASAHAN Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi Posyandu Manggis di Desa Air Teluk Kiri, Ke
PEMERINTAHAN