Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan memperpanjang WFH diambil karena kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil dan dinilai berdampak terhadap ekonomi global.
"Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk paket ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujar Airlangga kepada wartawan.Baca Juga:
Selain membahas kebijakan WFH ASN, pemerintah juga melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Airlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi pendukung, mulai dari aturan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.
"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, BI, maupun Menteri Keuangan akan disiapkan sebelum 1 Juni," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang akan masuk dalam skema tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar seluruh pihak memahami arah kebijakan baru tersebut.
"Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore ini agar pelaku usaha mengetahui kebijakan yang akan dibuat pemerintah," jelasnya.
Ia pun meminta investor tidak khawatir terhadap kebijakan ekspor baru tersebut. Sebab, aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan existing dan hanya ditambah mekanisme pelaporan kepada Danantara.
"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan. Dalam tiga bulan ke depan sistemnya akan disempurnakan," pungkasnya.*
(in/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI