Gejolak Global Belum Reda, WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan

JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan memperpanjang WFH diambil karena kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil dan dinilai berdampak terhadap ekonomi global.

"Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk paket ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujar Airlangga kepada wartawan.

Baca Juga:

• Prabowo Instruksikan Penguatan Keselamatan Kereta Api, Rp4 Triliun Disiapkan

Selain membahas kebijakan WFH ASN, pemerintah juga melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi pendukung, mulai dari aturan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, BI, maupun Menteri Keuangan akan disiapkan sebelum 1 Juni," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang akan masuk dalam skema tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar seluruh pihak memahami arah kebijakan baru tersebut.

"Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore ini agar pelaku usaha mengetahui kebijakan yang akan dibuat pemerintah," jelasnya.

Ia pun meminta investor tidak khawatir terhadap kebijakan ekspor baru tersebut. Sebab, aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan existing dan hanya ditambah mekanisme pelaporan kepada Danantara.

"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan. Dalam tiga bulan ke depan sistemnya akan disempurnakan," pungkasnya.*

(in/dh)

Bahlil Gaspol B50, Impor Minyak RI Ditarget Turun Drastis

Makin Moncer! Tata Kelola Arsip Kemnaker Raih Predikat Sangat Memuaskan dari ANRI

Rico Waas Tekankan Pelayanan Humanis dalam HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas Kota Medan: Harus Melindungi dan Dekat dengan Masyarakat

Wagub Sumut Surya Tekankan Integritas dan Loyalitas dalam Kepemimpinan ASN: Mengubah Kebiasaan yang Jelek Jadi Baik Itu Sulit

JAM Intel Kejagung Gandeng SMSI dan ABPEDNAS Awasi Program JAGA DESA hingga MBG

Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana, Apa yang Dibahas?