PWNU: Lembaga Pendidikan Indonesia Masuk Fase Darurat Kekerasan Seksual

JAKARTA – Kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati di Pekalongan kembali memicu keresahan publik.

Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah kasus serupa mencuat di sejumlah pondok pesantren di Pati dan Jepara.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menilai rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia telah memasuki kondisi darurat kekerasan seksual.

Baca Juga:

• Indonesia Belum Siap Ajarkan Bahasa Prancis dan Portugis di Sekolah, Ini Kata Pakar

"Saya sendiri berpendapat bahwa lembaga pendidikan kita sudah masuk fase darurat kekerasan seksual. Karena itu, harus ada tindakan konkret oleh semua otoritas dan stakeholder pendidikan; sekolah, kampus, pesantren, dan lainnya," kata Rozin, Sabtu (30/5/2026).

Rozin menegaskan, kasus di Pekalongan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, tetapi juga dapat muncul di berbagai lembaga pendidikan lain.

Ia juga menyoroti keberadaan lembaga pendidikan formal di lingkungan padepokan, yang menurutnya perlu ditinjau lebih jelas dalam aspek legal dan struktur kelembagaan.

"Saya sendiri tidak memahami bagaimana padepokan bisa memiliki sekolah formal. Mungkin lebih tepatnya sekolah berasrama," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti penggunaan gelar keagamaan seperti "kiai" yang menurutnya tidak boleh disematkan sembarangan, terlebih dalam kasus yang melibatkan pelaku kekerasan seksual.

Rozin meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan transparan dalam mengungkap status pelaku dalam setiap kasus.

"Kalau kiai bilang kiai, kalau bukan kiai juga bilang bukan kiai," katanya.

Terkait pencegahan ke depan, Rozin menyebut pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong implementasi program Pesantren Ramah Anak.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan pesantren (Satgas P2KP).

Satgas tersebut diharapkan menjadi unit internal di masing-masing pesantren yang bertugas memahami regulasi serta menangani berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

"Ini ada satgasnya di masing-masing pesantren yang itu dipimpin dan diresmikan oleh pengasuh pesantren," ujarnya.

Ia menambahkan, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU) telah mulai mendorong pembentukan satgas tersebut di sejumlah pesantren berbasis NU melalui kegiatan sosialisasi rutin.

"Ini sedang kami lakukan di NU sendiri melalui RMI Putri yang hampir setiap bulan mengadakan sosialisasi di pesantren untuk upaya pencegahan," kata Rozin.*

(km/ad)

Indonesia Belum Siap Ajarkan Bahasa Prancis dan Portugis di Sekolah, Ini Kata Pakar

Mendikdasmen: Tak Boleh Ada Anak Indonesia Tertinggal Akses Pendidikan

Pigai, Hatimu Terbuat dari Apa?

KPK Terbitkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi dalam SPMB 2026, Siswa Titipan dan Pungli Dilarang

Pelaku TNI Kasus Pembunuhan Anak di Medan Divonis 10 Bulan Tanpa Dipecat, Ibu Korban: Saya Kecewa dan Marah

Kawasan Monumen SMSI di Alun-Alun Cilegon Ditata Ulang, Disebut Simbol “Titik Nol” Pers Digital