Kantin Sekolah Bakal Jadi Penyedia MBG? Ini Kata Istana

Menurut dia, pembangunan dapur baru tidak selalu efisien untuk daerah tertentu.

"Di tempat terpencil itu, misalnya di Lombok Barat, muridnya hanya 119. Kan tidak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin, jadi bisa digunakan," kata Nanik.

Ia menambahkan, skema serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk dapur milik program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kalau di Raja Ampat, muridnya hanya 115, tapi ada dapur CSR Pertamina, itu bisa digunakan. Jadi tidak harus selalu membangun dapur baru," ujarnya.

Nanik menegaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bagian efisiensi, supaya tidak semuanya menggunakan APBN," katanya.

Kementerian dan BGN menyatakan kajian skema pelaksanaan MBG akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah.*

(kp/ad)

TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

MAKI Bongkar Dugaan Pejabat Kuasai Lebih dari 100 Dapur MBG!

Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat: Jawaban atas Gelombang PHK dan Pengangguran