Kantin Sekolah Bakal Jadi Penyedia MBG? Ini Kata Istana

JAKARTA – Pemerintah masih mengkaji sejumlah skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk opsi pelibatan kantin sekolah sebagai salah satu penyedia makanan bagi siswa.

Skema ini dinilai berpotensi menjadi alternatif pelaksanaan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hingga saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kantin sekolah dalam program tersebut.

Baca Juga:

• TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Namun, opsi itu masuk dalam pembahasan internal Badan Gizi Nasional (BGN).

"Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi. Untuk mencari pola karena tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia karena perbedaan kondisi geografis, jumlah penerima manfaat, hingga kesiapan infrastruktur di daerah.

Karena itu, pemerintah membuka ruang untuk berbagai pendekatan pelaksanaan.

"Dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal," ujarnya.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan kantin sekolah yang sudah berjalan.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi terutama di wilayah yang tidak memungkinkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru.

"Misalnya ada usul atau ide untuk melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh pimpinan BGN yang baru," kata Prasetyo.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menilai pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah ada dapat menjadi solusi di wilayah dengan jumlah siswa yang terbatas.

Menurut dia, pembangunan dapur baru tidak selalu efisien untuk daerah tertentu.

"Di tempat terpencil itu, misalnya di Lombok Barat, muridnya hanya 119. Kan tidak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin, jadi bisa digunakan," kata Nanik.

Ia menambahkan, skema serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk dapur milik program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kalau di Raja Ampat, muridnya hanya 115, tapi ada dapur CSR Pertamina, itu bisa digunakan. Jadi tidak harus selalu membangun dapur baru," ujarnya.

Nanik menegaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan infrastruktur baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bagian efisiensi, supaya tidak semuanya menggunakan APBN," katanya.

Kementerian dan BGN menyatakan kajian skema pelaksanaan MBG akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah.*

(kp/ad)

TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun

MAKI Bongkar Dugaan Pejabat Kuasai Lebih dari 100 Dapur MBG!

Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat: Jawaban atas Gelombang PHK dan Pengangguran