Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut diambil setelah Kejaksaan Agung lebih dahulu meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan lembaganya sebelumnya memang tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, proses tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya ketentuan yang melarang terjadinya dualisme penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
"Terdapat aturan yang tidak memperbolehkan adanya dualisme penyidikan terhadap perkara yang sama," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, ketika suatu perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum lain, maka lembaga penegak hukum lainnya tidak dapat menjalankan proses yang sama secara bersamaan.
Karena itu, KPK memutuskan untuk menghentikan proses penyelidikan yang sebelumnya dilakukan terkait dugaan korupsi program MBG.
Meski demikian, KPK masih akan membahas langkah lanjutan terkait data dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan berlangsung. Pembahasan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara bersama pimpinan lembaga.
"Kami akan menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penyerahan data kepada pihak Kejaksaan Agung," ujar Taufik.
Diketahui, Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis pada tahap penyidikan. Oleh sebab itu, seluruh proses penegakan hukum terkait perkara tersebut kini berfokus pada institusi yang telah lebih dahulu menaikkan status penanganan kasus.
KPK menegaskan keputusan menghentikan penyelidikan bukan berarti menghentikan upaya pemberantasan korupsi, melainkan bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur koordinasi dan pembagian kewenangan antarpenegak hukum.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih proses hukum sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.*
(in/dh)
MEDAN Tiga mantan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memastikan penyidikan dugaan praktik lancung dalam tata kelola kebun dan industri sawit di Kementerian Lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi G
NASIONAL
JAKARTA Kasus penembakan yang menewaskan Wili Mbuik, aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan, kembali m
PERISTIWA
JAKARTA Pernah mendengar pernyataan bahwa salat tidak diterima selama 40 hari karena melakukan dosa tertentu? Ungkapan tersebut memang b
AGAMA
MEDAN Setiap kali menghadiri pesta pernikahan adat Batak, ada satu hidangan yang hampir selalu mencuri perhatian ikan mas arsik.Hidanga
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara untuk pertama kalinya tampil sebagai news anchor atau pembawa berita utama dalam
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPD LA
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menekankan pentingnya kekompakan, kerja tim, dan kom
PEMERINTAHAN