Terungkap di Sidang, Eks Pejabat Bea Cukai Akui Ada Instruksi "Bersih-bersih" Jelang OTT KPK
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Manta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam kunjungannya, Nanik mengaku membawa "kabar gembira" yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.
Nanik tiba di kompleks Istana sekitar pukul 14.20 WIB melalui pintu Pilar, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.Baca Juga:
Mengenakan pakaian safari berwarna krem, ia menyebut agenda pertemuannya berkaitan dengan efisiensi anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional.
"Efisiensi, efisiensi anggaran. Kabar gembira," kata Nanik kepada wartawan sebelum memasuki Istana.
Namun, Nanik belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi yang dimaksud maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program-program BGN.
Saat ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab singkat bahwa langkah tersebut dilakukan agar biaya dapat ditekan.
"Biar turun, biar turun," ujarnya.
Nanik mengatakan dirinya akan terlebih dahulu melaporkan hasil efisiensi tersebut kepada Presiden sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.
"Mau lapor Presiden dulu. Masa saya lapor ke kalian dulu," katanya sambil tersenyum kepada awak media.
Kedatangan Kepala BGN ke Istana terjadi di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pembayaran operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha yang mengaku sebagai investor pembangunan dapur MBG mendatangi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka meminta kejelasan terkait pembayaran yang disebut berkaitan dengan pembangunan dan operasional dapur program MBG.
Menanggapi persoalan tersebut, Nanik sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pencairan dana operasional untuk sebagian SPPG.
Menurut dia, dana operasional telah mulai dicairkan pada Jumat, 5 Juni 2026, dan kembali dilakukan pencairan pada Senin, 8 Juni 2026.
"Tadi kalau tidak salah kami mendapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini hanya persoalan teknis," kata Nanik saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta beberapa waktu lalu.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Karena itu, keberlangsungan pendanaan dan operasional program tersebut menjadi perhatian publik.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi anggaran yang akan dilaporkan kepada Presiden maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.*
(tm/ad)
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Manta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026), guna membahas la
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (28/
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Put
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab seluruh ti
PEMERINTAHAN
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL