"Penyidik telah membuktikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan didukung alat bukti yang cukup," kata Joko.
Setelah putusan praperadilan, penyidik kembali memanggil tersangka untuk pemeriksaan lanjutan.
Namun, tersangka tidak hadir dalam dua kali pemanggilan tanpa keterangan yang sah.
Karena tidak kooperatif, Polda Aceh kemudian menerbitkan status DPO terhadap yang bersangkutan.
Tersangka diketahui berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya.
Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar segera melapor ke pihak kepolisian.*
(ad)
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengamankan dua lakilaki yang diduga terlibat dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BANJARNEGARA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten
EKONOMI
PANGANDARAN Jembatan Gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan dibangun kembali setelah mengalami k
NASIONAL
KARO Krismas Dayanti Br Sihite, siswi SMK Negeri 1 Berastagi yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan
PERISTIWA
KARO Febiona br Purba, salah satu siswi korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Suma
PERISTIWA
ASAHAN Puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari progr
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Ka
SOSOK
MEDAN Seorang pemuda berinisial MF, 24 tahun, warga Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kota Binjai kembali berduka.Seorang pedagang UMKM di kawasan Tanah Lapang Merdeka Binjai meninggal dunia setelah menjadi korban a
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj
PEMERINTAHAN
