Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA– Aparat keamanan menyiagakan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar lokasi aksi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan ribuan personel yang diterjunkan terdiri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).Baca Juga:
Menurut dia, sebanyak 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI telah disiapkan untuk mengawal jalannya demonstrasi yang diperkirakan melibatkan berbagai kelompok mahasiswa.
"Polda Metro Jaya tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan dilakukan agar kegiatan berlangsung aman dan tertib," kata Budi dalam keterangannya, Jumat.
Selain menjaga jalannya aksi, aparat juga mengantisipasi sejumlah potensi gangguan yang mungkin terjadi selama demonstrasi berlangsung. Beberapa di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.
Polda Metro Jaya mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan mematuhi aturan yang berlaku. Massa aksi juga diminta tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan tindakan perusakan, serta menghormati pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," ujar Budi.
Sejumlah pengaturan lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar kawasan Monas. Rekayasa arus kendaraan akan diberlakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan guna mengurangi kepadatan kendaraan.
Pihak kepolisian berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga tanpa mengganggu ketertiban umum dan aktivitas warga lainnya.*
(in/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL