Bupati Asahan Lepas Pawai Kebangsaan dan Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
PAPUA PEGUNUNGAN - Delapan anggota TPNPB-OPM Kodap XV/Ngalum Kupel dilaporkan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah kegiatan di Lapangan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, mereka juga menyerahkan senjata dan menyatakan ikrar setia kepada Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari 12 kampung di Distrik Kiwirok.Baca Juga:
Suasana kegiatan disebut berjalan khidmat dan penuh simbol rekonsiliasi.
Dalam prosesi utama, kedelapan eks anggota kelompok bersenjata tersebut menandatangani naskah pernyataan kembali ke NKRI.
Mereka juga menyerahkan Bendera Bintang Kejora serta sejumlah senjata yang sebelumnya digunakan dalam aktivitas kelompok tersebut.
Selain itu, mereka turut memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih sebagai simbol komitmen untuk meninggalkan konflik dan kembali hidup dalam bingkai negara.
Peristiwa ini disebut sebagai bagian dari upaya pendekatan keamanan dan dialog yang selama ini dilakukan di wilayah Papua.
Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menyambut baik perkembangan tersebut.
Ia menyebut situasi keamanan yang semakin membaik menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
"Kita ingin Papua terus bergerak maju. Mari bergandengan tangan membangun daerah ini bersama-sama," ujar Riyanto dalam keterangan yang disampaikan di lokasi kegiatan.
Ia juga mengajak pihak-pihak yang masih berada di hutan untuk mengikuti langkah serupa, dengan membuka ruang dialog dan kembali ke masyarakat.
Kepala Distrik Kiwirok, Abdeus Tepmul, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya.
Menurut dia, kondisi yang lebih aman berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan publik dan pembangunan.
Setelah prosesi ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, hingga makan bersama antara aparat TNI dan masyarakat.
Suasana kebersamaan disebut mewarnai rangkaian kegiatan tersebut.
Peristiwa ini dinilai sebagai salah satu indikator meningkatnya pendekatan dialog dan pembangunan di wilayah Papua.
Pemerintah dan aparat keamanan berharap langkah ini dapat diikuti kelompok lain untuk meninggalkan konflik dan kembali ke kehidupan masyarakat secara damai.*
(ad)
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL