Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, turut melibatkan personel TNI.
Kepolisian menyebut keterlibatan tersebut merupakan bagian dari pengamanan sesuai aturan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pelibatan aparat TNI mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 yang mengatur sejumlah titik larangan atau pembatasan kegiatan unjuk rasa.Baca Juga:
"Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015, ada ketentuan bahwa di beberapa titik Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda," ujar Budi di lokasi, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas utama Ibu Kota yang memiliki lalu lintas padat serta menjadi jalur transportasi publik masyarakat.
Karena itu, aksi penyampaian pendapat di lokasi tersebut dinilai dapat berdampak pada kemacetan luas.
"Ini merupakan episentrum lalu lintas. Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya," katanya.
Meski demikian, Budi menegaskan kepolisian tetap menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Pengamanan, kata dia, dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.
Ia menyebut arahan tersebut telah ditekankan oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri sejak awal apel pengamanan.
"Saat ini petugas mengawal aksi dengan pendekatan humanis dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.
Hingga siang hari, massa mahasiswa masih bertahan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Halte Tosari.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL