Kepala Bakom RI: Presiden Prabowo Jadi “Panglima Paling Depan” Lawan Kebocoran APBN, Mahasiswa Harusnya Dukung

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menilai aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, seharusnya justru dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu disampaikan Qodari merespons gelombang aksi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya pada Juni 2026.

Aksi tersebut dipicu antara lain oleh penolakan kenaikan harga BBM nonsubsidi serta tuntutan perbaikan kebijakan ekonomi pemerintah.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun

Menurut Qodari, pemerintah saat ini tengah berupaya menekan kebocoran anggaran negara yang disebut telah berlangsung lama.

Ia menyebut potensi kebocoran APBN mencapai sekitar Rp15.000 triliun.

"Selama ini pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia telah dikadalin oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Qodari, Sabtu (13/6/2026).

Qodari menilai langkah Presiden Prabowo justru berfokus pada efisiensi anggaran, termasuk menghentikan belanja yang dinilai tidak mendesak.

Ia menyebut kebijakan tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun pada awal masa pemerintahan.

"Mengenai pemborosan APBN, yang dilakukan Pak Prabowo adalah menghentikan belanja yang tidak urgent dan tidak esensial," ujarnya.

Ia juga menyinggung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan mencegah kebocoran anggaran.

Menurut Qodari, kebijakan tersebut semestinya mendapat dukungan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima melawan kebocoran. Harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," katanya.

Di sisi lain, Qodari menyebut pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan penyampaian aspirasi publik.

Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang wajar.

Gelombang aksi mahasiswa sendiri berlangsung di berbagai daerah.

Di Jakarta, massa melakukan long march menuju Bundaran HI dengan tuntutan antara lain penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM serta evaluasi kebijakan ekonomi.

Di Surakarta, mahasiswa juga menggelar aksi di depan DPRD setempat dengan isu kenaikan BBM dan pelemahan ekonomi.

Sementara di Semarang, BEM Universitas Diponegoro menyuarakan lima tuntutan, mulai dari penghentian pemborosan APBN hingga evaluasi program pemerintah.

Menanggapi aksi tersebut, sejumlah pengamat menilai pemerintah berpotensi menghadapi tekanan publik jika tidak merespons tuntutan mahasiswa.

Namun ada pula yang meragukan pemerintah akan mengakomodasi seluruh tuntutan tersebut.*

(tb/ad)

Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun

Wakapolda Aceh Ajak Petani Muda Tanam Jagung di Pidie untuk Perkuat Ketahanan Pangan

BCA Buka KUR 2026: Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Drastis Sejak 2018

Polda Sumut Limpahkan Dua Tersangka Suap Proyek Internet Diskominfo Tebingtinggi ke Kejaksaan

Diduga Penyusup Aksi Mahasiswa di Bundaran HI, Polisi Tetapkan Pria Pembawa Bom Molotov sebagai Tersangka