Eksekusi Hotel Sultan Memanas, Polisi Amankan 69 Orang yang Diduga Halangi Penyitaan Aset Negara
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
JAKARTA — Pemerintah menegaskan sejumlah langkah untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi di tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
Upaya itu dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan regulasi, percepatan investasi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia di mata publik dan pasar.Baca Juga:
"Kita semua terus berupaya memperkuat koordinasi, memperkuat kerja sama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita harap dapat memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar," ujar Prasetyo, Selasa (16/6/2026).
Ia menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan ekonomi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi stabilitas nasional.
Di sisi lain, pemerintah menilai minat investor terhadap Indonesia masih terjaga.
Hal ini, kata dia, terlihat dari penerbitan obligasi global oleh Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara) senilai US$1,5 miliar yang mendapat respons positif dari investor global, termasuk dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.
Menurutnya, tingginya permintaan tersebut menunjukkan kepercayaan pasar internasional terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Selain menjaga kepercayaan investor global, pemerintah juga fokus pada perbaikan iklim usaha melalui deregulasi dan kemudahan perizinan.
Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, telah menginstruksikan percepatan reformasi aturan agar investasi lebih mudah masuk ke Indonesia.
"Supaya iklim investasi, ekosistem ekonomi kita dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif," ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti program hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Prasetyo menambahkan, stabilitas nasional menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika politik dan sosial.
Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Kita bekerja sama, bekerja keras untuk memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," kata dia.*
(vo/ad)
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL
MEXICO CITY Tim nasional Kolombia meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Uzbekistan dengan skor
OLAHRAGA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pela
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, meninjau pela
PEMERINTAHAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Jun
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR Kebakaran hebat melanda kawasan Pajak Parluasan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis dini hari, 18 Juni 2026. Peri
PERISTIWA
JAKARTA Pasar ponsel pintar kelas harga Rp2 jutaan semakin kompetitif pada pertengahan 2026. Dengan dana terbatas, konsumen kini sudah bis
SAINS DAN TEKNOLOGI
TEBING TINGGI Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, mengapresiasi pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengantongi sejumlah informasi terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL