Tito Ultimatum Pemda Segera Salurkan Hibah Bencana, Proposal Tak Lengkap Bisa Dibatalkan

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberikan tenggat waktu hingga pekan depan kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan penyaluran hibah antardaerah bagi wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan, percepatan pemulihan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi.

Tito menyampaikan, tahap tanggap darurat telah selesai dan saat ini penanganan memasuki fase pemulihan permanen.

Baca Juga:

• Warga Labura Dianiaya hingga Tewas, Oknum TNI AD dan Tiga Orang Lainnya Diamankan

Karena itu, seluruh instrumen pendanaan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) tambahan dan skema hibah antardaerah, harus segera dioptimalkan.

"Saya dengan segala hormat meminta, khusus masalah hibah, tolonglah selesaikan sampai Senin ini (pekan depan). Kalau masalahnya calon penerima yang tidak beres mengajukan proposal dengan baik dan benar, bisa-bisa saya batalkan dan saya umumkan. Jangan teriak lagi sama kita, karena (daerah) yang membantu sudah siap," kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Rabu (17/6/2026), yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Berdasarkan data Satgas PRR, pemerintah telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana ini ditujukan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta penguatan mitigasi risiko.

Selain itu, pemerintah juga mendorong skema hibah antardaerah untuk membantu wilayah yang masih membutuhkan dukungan besar, terutama di Aceh.

Dari Sumatera Utara, tercatat komitmen bantuan keuangan antardaerah mencapai Rp260 miliar.

Dana tersebut berasal dari sejumlah daerah, antara lain Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagian besar dana tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah penerima.

Namun, masih terdapat satu bantuan yang belum tersalurkan, yakni dari Kabupaten Labuhanbatu ke Kabupaten Gayo Lues senilai Rp25 miliar, akibat kendala kelengkapan proposal dari pihak penerima.

Sementara itu, bantuan keuangan dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk daerah terdampak di Aceh tercatat sebesar Rp29 miliar.

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasinya masih terbatas.

Satgas PRR mencatat masih ada sejumlah daerah yang belum menyelesaikan regulasi teknis, seperti peraturan kepala daerah dan proses harmonisasi administrasi, meski pemerintah telah memberikan kemudahan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026.

Salah satu ketentuannya adalah hibah dan bantuan keuangan tidak lagi memerlukan persetujuan DPRD, cukup pemberitahuan.

"Saya sudah tegaskan dalam surat edaran, cukup pemberitahuan kepada DPRD. Saya pasang badan untuk membantu kepala daerah. Jangan sampai proses yang sederhana ini justru menghambat daerah yang sedang membutuhkan bantuan," ujar Tito.

Ia menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan masih ada daerah yang tidak menyelesaikan kewajibannya, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

Untuk daerah penerima yang tidak melengkapi proposal, bantuan dapat dibatalkan.

Sementara bagi daerah pemberi yang tidak menyalurkan komitmennya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari mekanisme penyaluran langsung serta mengevaluasi komitmen fiskal daerah tersebut.

Tito juga meminta pemerintah daerah segera menggunakan tambahan TKD yang telah diterima untuk kebutuhan mendesak, seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan jalan dan jembatan.

"Daerah bergerak dengan TKD dan hibah yang ada, sementara kami dorong kementerian dan lembaga segera bergerak dengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah pusat. Yang penting sekarang semuanya sinkron dan tidak ada lagi waktu yang terbuang," katanya.*

(ad)

Warga Labura Dianiaya hingga Tewas, Oknum TNI AD dan Tiga Orang Lainnya Diamankan

Kejagung Benarkan Periksa Kajari Sergai dan Kasi Pidsus, Diduga Minta Uang Terkait Pengamanan Proyek

Air Terjun Lau Berte di Langkat, Surga Tersembunyi dengan Jalur Trekking Ekstrem

Dari Perkebunan Kolonial hingga Sengketa Modern, Ini Sejarah Konflik Agraria di Sumut

Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi GANN, Perkuat Perang Melawan Narkoba

Wisatawan Dipalak Rp3 Juta di Bukit Lamreh, Polsek Mesjid Raya Bergerak Cepat Tangkap Pelaku