Belajar dari Jepang-Korsel, Mendes Siapkan Jurus agar Desa Indonesia Tak Bernasib Kosong

JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan kehidupan di desa agar Indonesia tidak mengalami fenomena desa kosong seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan akibat tingginya urbanisasi.

Menurut Yandri, kondisi tersebut telah memunculkan berbagai persoalan sosial, mulai dari berkurangnya jumlah penduduk desa, menurunnya produktivitas ekonomi, hingga krisis kependudukan yang kini menjadi tantangan serius di kedua negara tersebut.

"Fenomena desa kosong jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita harus belajar dari pengalaman negara lain agar pembangunan desa tetap menjadi prioritas," ujar Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Kemenkes Peringatkan Sanksi Tegas bagi Pengintimidasi Nakes Usai Kematian dr Icha

Yandri menjelaskan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 93 persen penduduk Jepang kini tinggal di kawasan perkotaan. Sementara di Korea Selatan, lebih dari 80 persen masyarakat juga menetap di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi di desa, meningkatnya persoalan demografi, hingga menurunnya angka kelahiran.

Untuk mengantisipasi kondisi serupa di Indonesia, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya melalui penguatan ekonomi berbasis desa.

Salah satu langkah yang terus diperkuat yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 45 ribu unit di berbagai daerah.

Menurut Yandri, BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi desa di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pangan, perikanan, hingga pengembangan desa tematik yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Di sektor ketahanan pangan, Yandri menyebut pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dana desa sesuai Permendes Nomor 1 Tahun 2025 untuk mendukung produksi pangan di tingkat desa.

Ia mengungkapkan, hampir 1.000 BUMDes kini telah menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, masih dibutuhkan dukungan agar lebih banyak BUMDes dapat terlibat dalam sistem distribusi pangan nasional.

"Kami ingin BUMDes benar-benar menjadi pemain utama dalam rantai pasok bahan baku di desa sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Yandri berharap berbagai program pemberdayaan desa tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan laju urbanisasi agar desa tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan.* (d/dh)

Kemenkes Peringatkan Sanksi Tegas bagi Pengintimidasi Nakes Usai Kematian dr Icha

Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi RI Tak Menuju Krisis, APBN Tetap Sehat dan Terkendali

Imparsial Desak Polisi dan Komnas HAM Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

Harga Pangan 3 Juli 2026: Cabai dan Bawang Merah Turun, Beras Stabil, Daging Sapi Naik Tipis

IHSG Dibuka Menguat ke Level 5.850, Saham Big Caps Jadi Penopang Utama