BREAKING NEWS
Sabtu, 04 Juli 2026

Satgas PRR Usulkan Bantuan Renovasi Rumah Rusak Berat Naik Jadi Rp80 Juta, Ini Alasannya

Raman Krisna - Sabtu, 04 Juli 2026 07:51 WIB
Satgas PRR Usulkan Bantuan Renovasi Rumah Rusak Berat Naik Jadi Rp80 Juta, Ini Alasannya
Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/7/2026). (foto: Dok. Satgas PRR)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat akibat bencana dari semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.

Usulan tersebut bertujuan agar rumah yang dibangun kembali tidak hanya dapat dihuni, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak.

Kenaikan bantuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan permanen bagi penyintas bencana, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga:

Satgas PRR menilai pembangunan hunian harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memiliki kualitas bangunan yang lebih baik untuk jangka panjang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan tambahan bantuan tersebut akan difokuskan pada dua skema pembangunan hunian tetap (huntap), yakni huntap in-situ yang dibangun kembali di lokasi semula dan huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana.

"Jadi yang in-situ itu 8.000. Ex-situ mandiri 8.000. Jadi kurang lebih 16.000. Tapi sampai sekarang yang sudah mengajukan, yang sudah masuk datanya ke BNPB ada sekitar 14.500 dari daerah, bottom up dari kepala daerah," kata Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Suharyanto, usulan kenaikan nilai bantuan menjadi Rp80 juta didasarkan pada dua pertimbangan utama.

Pertama, harga material bangunan yang terus meningkat. Kedua, pemerintah ingin meningkatkan standar kualitas rumah agar lebih layak ditempati oleh para penyintas.

Tambahan dana sebesar Rp20 juta per unit rencananya digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan.

Perbaikan tersebut meliputi pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon, penyelesaian plester dinding yang lebih halus, hingga penambahan teras agar rumah lebih nyaman dan fungsional bagi keluarga penerima bantuan.

"Sementara kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua. Selain itu, ada plafon, kemudian di luar dikasih teras dan kamar mandi keramik semua," ujar Suharyanto yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas PRR.

Saat ini, BNPB terus mempercepat pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak bencana.

Dari total kebutuhan sekitar 16.000 unit rumah, sekitar 800 unit telah memasuki tahap pembangunan.

Suharyanto menjelaskan, usulan kenaikan bantuan tersebut telah memperoleh kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, kebijakan itu tinggal menunggu persetujuan Presiden.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.

Menurutnya, langkah itu akan membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang masih menunggu pembangunan rumah.

Tito menjelaskan bahwa pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ mandiri memiliki tantangan yang lebih besar karena lokasi pembangunan tersebar di banyak titik.

Oleh sebab itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar proses pembangunan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.

"Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Ya, itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel," tutur Tito.

Apabila usulan tersebut disetujui, bantuan renovasi rumah bagi korban bencana tidak hanya meningkat dari sisi nominal, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan hunian yang lebih berkualitas, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan nyaman setelah terdampak bencana.* (ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Dorong Kolaborasi Bangun Kota Tangguh dan Modern
Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 4 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan
Salah Sangka Istri Selingkuh, Oknum Polisi di Medan Dipatsus usai Tabrak Mobil Warga
Bulog Sumut Pastikan MinyaKita Aman, Isu Bau Solar Tak Ditemukan Meski 20 Juta Liter Sudah Didistribusikan
Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di Gedung Merah Putih, Dugaan Suap Proyek Diusut
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru