Perdana Menteri Lebanon Tolak Campur Tangan Iran dalam Konflik Dengan Israel

LEBANON -Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menegaskan penolakannya terhadap campur tangan Iran dalam penyelesaian konflik negaranya dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul komentar juru bicara parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, yang menawarkan untuk berunding dengan Prancis mengenai penerapan Resolusi PBB dalam konflik di Lebanon selatan.

Ghalibaf, dalam wawancara sebelumnya, menyatakan bahwa Teheran siap untuk mendiskusikan cara penerapan Resolusi PBB 1701 yang diadopsi pada tahun 2006. Resolusi ini mengatur agar wilayah perbatasan Lebanon selatan bebas dari pasukan bersenjata selain milik pemerintah Lebanon, dengan tujuan menjaga stabilitas di perbatasan dengan Israel.

Namun, Mikati menyebutkan bahwa intervensi Iran dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon. “Kami terkejut dengan posisi ini, yang merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan Lebanon dan upaya untuk membangun perwalian yang kami tolak,” ungkap Mikati dalam pernyataannya, seperti dilaporkan oleh Reuters.

Tanggung Jawab Lebanon

Mikati menekankan bahwa implementasi Resolusi 1701 adalah tanggung jawab penuh Lebanon, tanpa perlu adanya intervensi asing. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Lebanon mampu menangani masalah tersebut secara mandiri, dan menolak segala bentuk campur tangan dari negara lain, termasuk Iran.

Sementara itu, UNIFIL (Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon) telah beroperasi sejak 2006 untuk memastikan bahwa wilayah tersebut bebas dari personel dan senjata selain yang dimiliki oleh pemerintah Lebanon. Namun, Israel menganggap bahwa UNIFIL dan angkatan bersenjata Lebanon gagal dalam menjaga keamanan wilayah tersebut.

Ketegangan yang Meningkat

Ketegangan di perbatasan Lebanon kembali meningkat setelah Israel melancarkan operasi darat awal Oktober 2024, yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Hizbullah, yang merupakan sekutu Iran di Lebanon, terlibat dalam perlawanan di perbatasan sebagai bentuk solidaritas terhadap konflik di Gaza. Iran, sebagai pendukung utama Hizbullah, terus memberikan dukungan dalam perjuangan mereka.

Dewan Keamanan PBB telah menyatakan kekhawatiran yang mendalam setelah serangan terhadap beberapa penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan oleh pasukan Israel. Sesuai mandatnya, misi penjaga perdamaian ini diizinkan untuk beroperasi hingga 31 Agustus 2025. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar UNIFIL ditarik dari perbatasan, dengan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa mandat mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan pergerakan Hizbullah.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai campur tangan Iran dalam urusan Lebanon dan konflik dengan Israel menunjukkan betapa rumitnya situasi geopolitik di kawasan ini. Mikati yang menegaskan kedaulatan Lebanon dan menolak intervensi asing menggambarkan sikap nasionalis yang kuat, sementara ketegangan yang meningkat di perbatasan menunjukkan bahwa situasi masih sangat rentan dan dapat memicu konflik yang lebih besar di masa depan.