Satgas PRR Sukses Mediasi Konflik Jembatan Enang-Enang, Pembangunan Segera Dimulai

BENER MERIAH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi masyarakat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait penanganan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah. Hasil mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek keselamatan sekaligus menjaga mobilitas warga.

Kesepakatan dicapai saat Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Selasa (7/7/2026).

Tito menjelaskan, perbedaan pandangan bermula ketika BPJN Aceh menilai kondisi jembatan sudah tidak lagi aman dilintasi akibat longsor yang menyebabkan salah satu sisi jembatan amblas sekitar tiga meter. Kondisi tanah yang labil juga dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

Baca Juga:

• Tito Bantah Isu Warga Bangun Jembatan Sendiri, Penanganan Enang-Enang Sudah Berjalan

"Balai PU sana menyampaikan tidak berani nanggung risiko kalau ada apa-apa karena itu tanahnya labil sekali," ujar Tito di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Sementara itu, masyarakat berharap jembatan tetap dapat digunakan karena jalur alternatif dinilai lebih jauh dan berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Untuk menjaga akses tetap terbuka, warga secara swadaya memperkuat bagian jalan yang mengalami ambles.

"Warga bukan membangun jembatannya. Tapi yang dibangun oleh masyarakat adalah akses yang amblas tadi," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Satgas PRR mengambil langkah mediasi agar seluruh pihak memperoleh solusi terbaik. Hasilnya, pemerintah, BPJN Aceh, dan masyarakat sepakat melakukan penanganan secara bertahap.

Dalam tahap awal, struktur Jembatan Enang-Enang akan diperkuat agar tetap bisa difungsikan secara terbatas. Kendaraan berat tidak diperbolehkan melintas, sementara akses masih dibuka untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda empat.

"Saya datang ke sana untuk melakukan mediasi, melihat langsung dan setelah kita mediasi intinya boleh diperkuat strukturnya, tapi enggak boleh truk lewat. Hanya boleh jalan kaki, roda dua, roda empat. Kemudian dibuat jembatan baru dan jalan pintasnya dibuatkan jembatan baru dan diaspal. Kira-kira seperti itu. Itulah solusinya dari saya," jelas Tito.

Selain penguatan jembatan lama, pemerintah juga akan membangun jembatan baru di sekitar lokasi. Jalan alternatif Simpang Wer Lah turut ditingkatkan melalui pelebaran dari empat meter menjadi enam meter serta pembangunan jembatan permanen agar dapat dilalui kendaraan bertonase besar.

Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama instansi terkait. Satgas PRR memastikan akan terus mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai jadwal sehingga aktivitas masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, dapat kembali pulih.

Tito menegaskan, perbedaan pandangan yang sempat terjadi merupakan bagian dari proses mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

"Sekali lagi bukan pemerintah tidak memperhatikan. Ini beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," pungkasnya.* (dh)

KPK Periksa Mantan Kepala BBPJN Sumut terkait Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan

KPK Panggil Eks Kepala BBPJN Sumut, Dalami Aliran Uang di Kasus Korupsi Proyek Jalan Ratusan Miliar

KPK Periksa 14 Saksi Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, ASN hingga Kontraktor Dipanggil

Korupsi Proyek Jalan Sumut: PPK BBPJN Heliyanto Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta

Korupsi Proyek Jalan Sumut, PPK BBPJN Heliyanto Dituntut 5 Tahun Penjara

Uang Suap Mengalir, PPK BBPJN Sumut Heliyanto Terjerat Kasus Korupsi Proyek Jalan