Bantah Keponakan Jadi Komisaris BUMN, Menteri PU Dody Hanggodo Buka Sayembara: Kalau Bisa Buktikan, Gue Kasih Umrah Sekeluarga

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat menjadi perhatian publik.

Dody menegaskan, rotasi maupun mutasi pegawai merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan tidak berkaitan dengan persoalan kebocoran dokumen perjalanan tersebut.

Bantahan itu disampaikan Dody usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Baca Juga:

• 3 Menteri Turun Langsung ke Tanah Gayo, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

"Ah, enggak ada, enggak ada itu mah," kata Dody menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu tersebut.

Isu mutasi pegawai muncul setelah dokumen rencana perjalanan Menteri PU ke Amerika Serikat beredar di ruang publik.

Dalam dokumen tersebut tercantum agenda kunjungan Dody dalam rangka menghadiri kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.

Dokumen itu juga mencantumkan nama istri dan anak Dody yang disebut ikut dalam perjalanan tersebut.

Informasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya mutasi pegawai yang berkaitan dengan beredarnya dokumen tersebut.

Namun Dody membantah dugaan itu. Menurut dia, mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" ujar Dody.

Ia meminta agar kebijakan internal kementerian tidak selalu dikaitkan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

Selain soal mutasi pegawai, Dody juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut keponakannya diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN.

Dody menyatakan informasi tersebut tidak benar. Ia bahkan meminta pihak yang menyebarkan kabar tersebut menunjukkan bukti yang jelas.

"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua," kata Dody.

Ia mengatakan batas waktu pembuktian tersebut diberikan selama satu bulan.

"Gue kasih sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan," ujarnya.

Sebelumnya, nama Aisyah Zakiyyah menjadi sorotan setelah diketahui menjabat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Publik kemudian mengaitkan sosok tersebut dengan Menteri PU Dody Hanggodo yang disebut memiliki hubungan keluarga.

Namun hingga kini, Dody membantah adanya hubungan tersebut dengan pengangkatan jabatan komisaris tersebut.

Profil Singkat Dody Hanggodo

Dody Hanggodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 7 Februari 1966 itu memiliki latar belakang pendidikan teknik.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1989.

Dody kemudian melanjutkan pendidikan magister Petroleum Engineering di University of Tulsa, Amerika Serikat, dan meraih gelar tersebut pada 1992.

Sebelum masuk pemerintahan, Dody memiliki pengalaman panjang di sektor energi, bisnis, dan perusahaan swasta.

Ia pernah bekerja sebagai Petroleum Engineer di ASAMERA Oil Co., menjabat posisi manajemen di sejumlah perusahaan, serta terlibat dalam sektor pertambangan dan industri.

Ia juga pernah menjabat sebagai Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Regional IV pada 2006–2007.

Kariernya kemudian berkembang hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di sektor bisnis sebelum akhirnya masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Di dunia politik, Dody bergabung dengan Partai Demokrat dan dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025–2030.* (tm/ad)

Sejumlah Investor Bidik Hilirisasi Migas Blok Andaman di KEK Arun, Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Strategis

Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain, Tidak Ada yang Melarang

Sebut BUMN Sumber Korupsi, Prabowo Ingatkan Koruptor: Hentikan! Kembalikan Kekayaan Rakyat

Pengangkatan Komisaris PT PP Jadi Sorotan, Samuel F. Silaen Dorong Transparansi dan Meritokrasi di BUMN

Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Prabowo Bongkar BUMN Strategis Nyaris Dijual ke Asing, Kini PT PAL hingga Garuda Mulai Bangkit