Satgas PRR Kawal Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Nagan Raya dan Bireuen

NAGAN RAYA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur permanen di wilayah terdampak bencana. Pendampingan dilakukan untuk memastikan berbagai infrastruktur strategis di Aceh dapat segera dipulihkan secara menyeluruh sehingga mampu mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 14–15 Juli 2026 di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen, Aceh. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta sejumlah instansi teknis lainnya.

Di Kabupaten Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur prioritas, di antaranya Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan dan Jembatan Beutong Ateuh, hingga beberapa ruas jalan yang mengalami abrasi akibat gerusan sungai.

Baca Juga:

• BNPB Pastikan Pembangunan Huntap Aceh Timur Siap Masuk Tahap Pelaksanaan

Hasil pemantauan menunjukkan masih diperlukan percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan jembatan permanen agar konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Tim Satgas PRR meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN, dan instansi terkait memperkuat koordinasi guna mempercepat penanganan infrastruktur permanen. Langkah tersebut dinilai penting agar akses transportasi, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik dapat kembali pulih.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Satgas PRR meminta pembangunan jembatan tersebut tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Selain itu, Satgas PRR juga mendorong percepatan pembangunan jembatan darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan TNI agar mobilitas masyarakat tetap terlayani sambil menunggu pembangunan jembatan permanen selesai.

Sementara itu di Kabupaten Bireuen, pendampingan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty sebagai bagian dari sistem pengendalian sungai dan irigasi.

Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga pasokan air untuk sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi dan perubahan alur sungai.

Satgas PRR menilai seluruh pekerjaan tersebut perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi, perlindungan infrastruktur, serta konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

Selain pengawasan di lapangan, Satgas PRR juga menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.

Satgas PRR memastikan berbagai masukan dari pemerintah daerah akan ditindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis yang hingga kini masih menjadi kendala mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.* (dh)

Viral Joget Pakai Seragam Dinas, Tiga Personel Satpol PP dan WH Bireuen Jalani Pemeriksaan

Sekda Aceh Pacu Rehabilitasi Sawah di Aceh Timur, Targetkan Petani Kembali Tanam Juli Ini

Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi P3-TGAI 2026, Dorong Perbaikan Irigasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Bupati Asahan Serahkan Bantuan Rp30 Miliar untuk Bireuen, Dukung Pemulihan Pascabencana

Tim Rimueng Koetaradja Polresta Banda Aceh Tangkap Pelaku Curi Rp15 Juta di Kios Saat Patroli Malam

Rico Waas Tinjau TPU Marelan, Pemko Medan Janji Benahi Akses Jalan untuk Ambulans