Prabowo Dorong Digitalisasi Pemerintah, Data Bansos Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (Government Technology) sebagai langkah strategis untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk mengintegrasikan data antarinstansi pemerintah sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Prabowo menekankan bahwa sistem digital yang terintegrasi akan mampu meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengingatkan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Ketua Komisi II Sentil Mental ASN: Absen, Ngopi, Pulang, Sore Absen Lagi

"Jangan sampai ada orang yang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," ujar Prabowo.

Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial, Presiden juga menyoroti pentingnya penyederhanaan layanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya mengisi data yang sama berulang kali setiap mengakses layanan pemerintah.

Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Sistem tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan hingga data penerima bantuan sosial dalam satu ekosistem dengan perlindungan keamanan siber yang kuat.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi.

Dari pelaksanaan uji coba tersebut, sekitar 12 juta kepala keluarga telah melakukan pendaftaran melalui sistem digital perlindungan sosial.

"Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," kata Prabowo.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan transformasi digital pemerintah ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta implementasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Rini, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan kolaboratif.

Ia menjelaskan, Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi utama dalam transformasi tersebut. Infrastruktur digital itu meliputi identitas digital, pertukaran data, hingga sistem pembayaran digital yang tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Lebih lanjut, Rini menyebut digitalisasi perlindungan sosial akan mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data yang tepercaya, pembayaran digital, serta Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu sistem layanan terpadu.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya mendigitalkan proses yang sudah ada, tetapi juga merancang ulang mekanisme pelayanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Transformasi digital itu juga diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial nasional yang lebih terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.* (dw/dh)

Ketua Komisi II Sentil Mental ASN: Absen, Ngopi, Pulang, Sore Absen Lagi

Bobby Nasution Terapkan WFH bagi ASN Pemprov Sumut agar Bisa Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

Rico Waas Beri Tenggat Camat Rampungkan Pendataan Perlinsos, Targetkan Bansos Tepat Sasaran

Sumut Tancap Gas Transformasi Digital, Kolaborasi Regional Jadi Kunci Pemerintahan Modern

Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Bobby Nasution Dorong Layanan Publik Lebih Cepat dan Terintegrasi