Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Simalungun Diduga Terlibat dalam Dugaan Pemerasan Pengelola SPPG, Bona Uli Rajagukguk Buka Suara

MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya praktik pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HMAK) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG tersebut.

Dalam aksinya, massa menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Baru terhadap sejumlah pengelola SPPG di Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran di Jalan Tol, Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24 Kg Sabu dari Aceh Tujuan Jakarta

Menurut massa, dugaan pemerasan tersebut mencapai nilai sekitar Rp364 juta, ditambah dugaan pungutan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta per bulan.

Massa juga meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan program MBG di wilayah tersebut.

Salah satu nama yang disorot adalah Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang disebut menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

Massa menduga terdapat hubungan antara Benny dengan pihak Yayasan Harapan Baru.

Selain itu, massa juga meminta pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk yang diduga memiliki keterkaitan sebagai pemasok bahan makanan ke yayasan tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Ketua DPRD Simalungun Bona Uli Rajagukguk membantah adanya keterlibatan dirinya maupun Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga dalam dugaan pemerasan terhadap pengelola SPPG.

Bona yang juga merupakan rekan satu partai dengan Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

"Tidak benar itu, Bang. Nggak benar kami melakukannya. Makanya ini sekarang saya dengan kuasa hukum menyiapkan klarifikasi tentang tudingan tersebut. Nanti kalau sudah siap, kami sampaikan ke teman-teman," kata Bona Uli.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah klarifikasi terkait tudingan yang muncul dalam aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis, 23 Juli 2026.

Di tingkat nasional, pembenahan tata kelola menjadi perhatian utama Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pergantian pimpinan.

Kepala BGN yang baru, Sudaryono, langsung memberikan perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program MBG.

Pada hari pertamanya menjabat, Sudaryono meminta pegawai yang merasa tidak siap mengikuti perubahan untuk mempertimbangkan pindah atau kembali ke instansi asal.

"Kalau merasa berat, beberapa orang di posisi tertentu boleh mengajukan surat, misalnya mau kembali ke instansi lain atau mau pindah. Saya persilakan. Karena kita ingin gerak cepat, efektif, efisien," kata Sudaryono di Kantor BGN, Rabu.

Sudaryono mengatakan dirinya telah menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG, baik sejak pembahasan awal program maupun dari berbagai pihak di daerah.

Masukan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program.

"Semuanya sudah saya catat. Tinggal nanti kita elaborasi dengan internal dan juga menerima masukan dari eksternal," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas efisiensi anggaran program MBG.

Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan bersama Kepala BGN sebelumnya, Nanik S. Deyang. Namun, agenda tersebut ditunda setelah terjadi pergantian pimpinan di tubuh BGN.

"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis.

Purbaya mengatakan pertemuan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memahami rencana pembenahan dan langkah efisiensi yang akan dilakukan BGN.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa anggaran MBG akan mengalami penyesuaian seiring dengan proses perbaikan tata kelola.

Perbaikan tersebut mencakup validasi data penerima manfaat, penataan titik layanan SPPG, hingga evaluasi pemberian insentif.

"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," kata Agustina.

Dengan adanya berbagai sorotan dan evaluasi, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.* (tm/ad)

PAW Ombudsman Harus Jadi Momentum Pulihkan Kepercayaan Publik, Samuel Silaen: Bukan Sekadar Isi Kursi Kosong

Siapa Pengganti Sudaryono sebagai Wamentan? Mensesneg: Belum Ada Pembahasan

Sudaryono Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus di Program MBG, Oknum Mengaku Kerabat Diminta Dilaporkan

Baru Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Pilih Mundur karena Kondisi Kesehatan

Sidang Kasus Inalum, Ahli Nilai Audit Kerugian Negara Tak Penuhi Standar Pemeriksaan

Kuntadi Resmi Jadi Jampidsus, DPR Minta Pulihkan Kepercayaan Publik dan Tuntaskan Kasus Korupsi