FWP Sumut dan Konjen India Medan Perkuat Sinergi, Dorong Kolaborasi Informasi Publik
MEDAN Forum Wartawan Pemerintah Provinsi (FWP) Sumatera Utara (Sumut) bersama Konsulat Jenderal (Konjen) India Medan menjalin silaturahm
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan signifikan terhadap perputaran dana judi online (judol) sepanjang 2025. Nilainya turun hingga Rp286,84 triliun atau sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut penurunan tersebut menjadi yang pertama kali terjadi sejak tren peningkatan transaksi judi online tercatat mulai 2017. Pada 2024, perputaran dana judol sempat mencapai Rp359,81 triliun, sebelum turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025.
"Setiap tahun sejak 2017 terus meningkat, penurunan nilai perputaran dana judi online pada 2025 menjadi sejarah," ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).Baca Juga:
Menurut Ivan, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan koordinasi pemerintah dalam memberantas aktivitas judi online, termasuk upaya pemutusan aliran dana dan penindakan terhadap jaringan yang terlibat.
Selain nilai perputaran dana yang menurun, PPATK juga mencatat penurunan jumlah deposit judi online. Pada 2024, nilai deposit tercatat mencapai Rp51,3 triliun, kemudian turun menjadi Rp36,01 triliun pada 2025.
Meski demikian, PPATK mengingatkan aktivitas judi online masih menjadi ancaman. Pada kuartal I 2026, nilai perputaran dana judi online kembali mencapai Rp40,3 triliun dengan total deposit sebesar Rp10,59 triliun.
Ivan mengatakan pelaku judi online kini mulai mengubah pola transaksi dengan menggunakan nominal lebih kecil namun frekuensi yang lebih sering.
"Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, hal itu menunjukkan jaringan pelaku terus beradaptasi," jelasnya.
PPATK juga menemukan adanya pemanfaatan berbagai layanan pembayaran digital untuk menyamarkan transaksi judi online. Salah satunya penggunaan QRIS yang sepanjang 2025 mencapai sekitar 78,5 persen dari total frekuensi deposit.
Selain QRIS, jaringan judi online diduga memanfaatkan rekening bank, dompet elektronik, perusahaan cangkang, merchant digital fiktif, hingga layanan payment gateway untuk menyamarkan aliran dana.
Dalam upaya pencegahan, PPATK bersama aparat penegak hukum telah melakukan penghentian sementara terhadap 5.762 rekening yang terindikasi terkait judi online selama semester I 2026. Total dana yang terdapat dalam rekening tersebut mencapai Rp1,07 triliun.
Hasil analisis PPATK juga telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 51 laporan hasil analisis terkait transaksi pada 132 situs judi online diproses menjadi 27 laporan polisi oleh Bareskrim Polri.
MEDAN Forum Wartawan Pemerintah Provinsi (FWP) Sumatera Utara (Sumut) bersama Konsulat Jenderal (Konjen) India Medan menjalin silaturahm
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke129 Tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi keputusan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi secara berkal
NASIONAL
LOMBOK BARAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sisa kuota internet tetap dapat digunakan hingga habis mendapat perhatian dari
NASIONAL
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan signifikan terhadap perputaran dana judi online
NASIONAL
JAKARTA Rencana pemerintah membangun Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pejabat negara mendapat sorotan dari Komisi
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan mencegah kebocoran keuangan negar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana besar untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional hingga mencapai sekitar 14.000 k
NASIONAL