Potensi Kerugian Kuota Internet Hangus Capai Rp613 Triliun, IAW Desak Audit Operator dan Restitusi bagi Pelanggan

Selain itu, IAW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memeriksa tata kelola keuangan negara yang berkaitan dengan PT Telkom Indonesia beserta entitas anak usahanya.

Untuk operator swasta, pengawasan dinilai dapat dilakukan melalui mekanisme perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pengelolaan spektrum frekuensi.

Meski mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, Iskandar menegaskan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan pidana terhadap operator telekomunikasi.

Menurutnya, putusan itu merupakan koreksi terhadap sistem perlindungan konsumen yang selama ini berlaku.

"Jika pada kemudian hari audit menemukan dugaan fraud (manipulasi data), kolusi, atau penyalahgunaan kewenangan, barulah semuanya diproses melalui jalur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (bs/ad)

Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Akademisi USK Sebut Pengelolaan Parkir oleh Swasta Bentuk 'Lazy Governance', Pemko Banda Aceh Diingatkan Tak Sekadar Kejar PAD

Ribuan Demonstran Bersorak! Menteri Pendidikan India Mundur usai Skandal Kebocoran Soal Ujian Rugikan 2 Juta Peserta

PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

GM FKPPI Sumut Apresiasi Sat Narkoba Polres Binjai Ungkap 16 Kasus Narkoba dalam Sebulan

Pemko Medan Cek Warga Tinggal di Rumah Kardus Bantaran Sungai Deli, Ternyata Punya Rumah di Marelan