Prof Didik: Gubernur BI Baru Harus Pimpin Upaya Perkuat Nilai Tukar Rupiah

JAKARTA– Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kepemimpinan baru di Bank Indonesia (BI) harus mampu membawa perubahan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, Gubernur BI yang baru tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan suku bunga, tetapi juga perlu memimpin koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Didik mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia, otoritas moneter memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dapat dilakukan hanya melalui instrumen moneter.

"Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini," ujar Prof. Didik, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Perry Warjiyo Tinggalkan BI, Celios: Pukulan Telak bagi Stabilitas Moneter Indonesia

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap pelemahan rupiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Padahal, secara kelembagaan, stabilitas nilai tukar merupakan mandat Bank Indonesia dengan dukungan kebijakan dari pemerintah melalui sektor fiskal, perdagangan, investasi, dan industri.

Didik menilai Gubernur BI yang baru harus mengambil peran lebih aktif dalam membangun koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, hingga sektor perindustrian.

"Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif, tetapi harus memimpin koordinasi bersama kementerian lain agar nilai tukar tidak terus mengalami tekanan," tegasnya.

Ia menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan suku bunga. Stabilitas rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor, investasi, perdagangan internasional, serta kekuatan cadangan devisa negara.

Menurut Didik, apabila tekanan terhadap rupiah dipicu oleh melemahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, maka Bank Indonesia bersama pemerintah harus memperkuat strategi peningkatan ekspor bernilai tambah, mendorong industri berorientasi ekspor, mengendalikan impor tertentu, dan meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Selain itu, ia menyoroti efektivitas kebijakan suku bunga yang selama ini digunakan untuk merespons pelemahan nilai tukar. Menurutnya, pengalaman beberapa waktu terakhir menunjukkan kenaikan suku bunga belum mampu menguatkan rupiah secara signifikan.

"Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Bahkan kebijakan tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi," ujarnya.

Didik menegaskan, Bank Indonesia tetap memiliki mandat utama dalam menetapkan kebijakan moneter, menjaga sistem pembayaran, serta mengelola peredaran uang rupiah. Namun, ketika stabilitas nilai tukar menghadapi tekanan, BI dinilai harus tampil lebih proaktif memimpin sinergi kebijakan ekonomi nasional.

Ia berharap kepemimpinan Gubernur BI yang baru mampu memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan sektor riil sehingga fondasi ekonomi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.* (dh)

Prof. Didik Rachbini: Lemahnya Penegakan Hukum Bisa Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Rektor Paramadina Tegaskan Pentingnya Kebebasan Akademik Usai Kritik The Economist ke Indonesia

Paramadina Tegaskan Filsafat Masih Relevan untuk Melawan Ketimpangan Sosial

Fenomena Ledakan Mahasiswa PTN, Prof. Didik Rachbini Peringatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Nasional Terancam

Kepergian Agus Widjojo, Figur Militer yang Menjunjung Profesionalisme dan Supremasi Sipil

Redistribusi Anggaran Pendidikan Tinggi: PTN vs PTS, Prof. Didik Beri Solusi