Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jatinangor, Kemendagri Kebut Persiapan

JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7/2026). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan seluruh persiapan tengah dimatangkan menjelang agenda tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya saat ini fokus memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar apabila Presiden menghadiri kegiatan wisuda para praja IPDN.

"Ya, saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kedatangan Bapak Presiden di Jatinangor untuk wisuda para praja," kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Kursi Wamentan Masih Kosong, Amran Serahkan Penentuan Pengganti kepada Prabowo

Bima menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ini berada di Kampus IPDN Jatinangor untuk memantau langsung kesiapan pelaksanaan wisuda dan memastikan seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara maksimal.

Meski demikian, Bima menegaskan pihaknya masih menunggu kepastian akhir mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut. Ia berharap tidak ada perubahan terhadap jadwal yang telah disusun.

"Kita masih menunggu kepastian," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pembekalan kepada Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjelang wisuda. Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya peran lulusan IPDN sebagai agen perubahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Tito, Indonesia memiliki sekitar 6,5 juta ASN yang membutuhkan sosok-sosok pembaru untuk mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efektif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia juga menilai lulusan IPDN memiliki keunggulan karena tidak hanya dibekali kemampuan akademik di bidang pemerintahan, tetapi juga pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental selama masa pendidikan.

Dengan bekal tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi aparatur negara yang profesional, adaptif, serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.* (in/dh)

Ketua KPK: Modus Korupsi Polanya Itu-Itu Saja, Hanya Dikemas dengan Cara Baru

Usai Maraknya OTT Kepala Daerah, Kemendagri-KPK Bergerak Bentuk 10 Klaster Antikorupsi

Kemendagri Apresiasi Pengelolaan Dana TKD Simalungun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Bupati Batu Bara Motivasi Siswa Baru Saat MPLS, Ajak Generasi Muda Berani Bermimpi Besar

Tiga Bupati Terjaring OTT dalam Sebulan, DPR Desak Pengawasan Kepala Daerah Diperketat

PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan