Usai Maraknya OTT Kepala Daerah, Kemendagri-KPK Bergerak Bentuk 10 Klaster Antikorupsi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat kolaborasi pencegahan korupsi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).

Langkah ini diambil menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah sepanjang tahun ini.

Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah pembentukan 10 klaster wilayah yang akan menjadi lokasi pembekalan bagi kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Akar Korupsi Kepala Daerah

"Ke depan kita akan datang ke 10 titik 10 tempat ya, yang dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD, kemudian juga Sekda, pimpinan perangkat daerahnya, terutama yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, ASN pelayanan publik," kata Tito.

Menurut Tito, setiap klaster akan mencakup dua hingga tiga provinsi.

Kegiatan akan berlangsung selama dua hari dan dipusatkan di kantor gubernur yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

"Diselenggarakannya nanti di kantor Gubernur ya, di kantor dinas yang provinsi ditetapkan sebagai tuan rumah. Rencananya akan dimulai mulai minggu depan," ujarnya.

Selain memberikan pembekalan kepada pemerintah daerah, Kemendagri bersama KPK juga akan melakukan pemetaan terhadap anggaran daerah yang dinilai belum efisien.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus menutup celah yang berpotensi memunculkan praktik korupsi.

"Dan kami juga memonitor, mendeteksi, berusaha menginventarisir anggaran yang dianggap tidak efisien agar diefisienkan. Ini yang, yang apa, rencana ke depan," sebut Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri selama ini telah memetakan sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi penyimpangan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan.

Mendagri Tito: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Akar Korupsi Kepala Daerah

Purbaya: Dana dari Luar Negeri Akan Diperiksa Pajaknya Mulai 2027

Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Kejagung, Deni Kailimang: Dibutuhkan Sosok Seperti Baharuddin Lopa

Prabowo Sebut Hati PDIP Sama dengan Pemerintah, Guntur Romli: Setuju

Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung

Viral karena Pamer Gaya Hidup Mewah, Anak Mantan Pejabat Gayo Lues Minta Maaf: Saya Benar-Benar Terpuruk dan Sangat Menyesal