Hindari Fitnah, Sudaryono Larang Pertemuan Tertutup dengan Mitra MBG

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan menerima pertemuan dengan pengelola dapur, mitra, maupun supplier program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kerjanya. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya menjaga transparansi sekaligus menghindari munculnya dugaan atau fitnah terkait pelaksanaan program.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

"Saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apa lah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya," ujar Sudaryono.

Baca Juga:

• Zulhas Janjikan Solusi 13.000 Dapur MBG, Mitra Diminta Tak Demo Lagi

Menurutnya, meskipun belum tentu ada pembahasan yang melanggar etika dalam sebuah pertemuan, menerima pihak-pihak yang memiliki kepentingan di ruang kerja berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga. Jadilah yang namanya fitnah," katanya.

Sebagai solusi, BGN telah meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu yang menjadi wadah resmi bagi masyarakat, mitra, maupun pihak berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan berbagai keperluan administrasi terkait program MBG.

Sudaryono mengatakan, keberadaan pusat layanan tersebut merupakan bentuk komitmen BGN dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Kita maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran BGN, mulai dari pejabat eselon I hingga eselon II, agar tidak menerima pertemuan tertutup dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap program MBG.

Menurut Sudaryono, seluruh komunikasi dengan mitra harus dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga tetap terjaga.

"Saya ingin Badan Gizi ini memiliki standar layanan yang betul-betul andal. Jadi pusat pelayanan terpadu itu adalah tempat curhatnya orang, tempat mengadu orang," ujarnya.

BGN berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses pelayanan dan pelaksanaan program MBG berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.* (k/dh)

Zulhas Janjikan Solusi 13.000 Dapur MBG, Mitra Diminta Tak Demo Lagi

13 Ribu Dapur MBG Masih Menggantung, Zulhas Targetkan Tuntas dalam 1-2 Bulan

116 Juta Warga RI Masih Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Ini Realita yang Menyedihkan

BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Libatkan Rumah Ibadah dan TNI-Polri

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Minta BGN Evaluasi Total SPPG Trimulyo

Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya