116 Juta Warga RI Masih Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Ini Realita yang Menyedihkan

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan sebanyak 116 juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan asupan kalori dan protein. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan dan menjadi salah satu alasan utama pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan angka tersebut setara dengan sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang berada pada kelompok kuintil 1 dan kuintil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sebanyak kurang lebih 40 persen penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf, kasarannya kurang makan," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Libatkan Rumah Ibadah dan TNI-Polri

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kelompok masyarakat tersebut mengonsumsi makanan di bawah kebutuhan harian sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan energi untuk beraktivitas secara optimal.

"Ini menyedihkan, tapi ini realita yang harus kita hadapi. Sekitar 116 juta orang kita kurang makan atau kasarannya lapar. Yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas yang dijalani," katanya.

Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

BGN juga tengah menyiapkan langkah intervensi yang lebih terarah di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.

"Kami ingin memastikan program yang sudah berjalan semakin baik, sekaligus mempersiapkan intervensi langsung berupa pemberian gizi yang tepat sesuai kebutuhan, khususnya di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi," jelasnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, BGN akan memanfaatkan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data kesehatan. Sistem ini memungkinkan pemerintah memetakan penerima manfaat MBG, mulai dari balita, anak sekolah hingga ibu hamil beserta kondisi kesehatannya.

Selain itu, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis akan dipantau melalui program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan secara berkala. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengukur dampak program terhadap penurunan stunting, peningkatan status gizi, hingga perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.

"Outcome-nya harus terlihat. Anak yang sebelumnya stunting menjadi sehat, yang underweight menjadi normal. Karena itu kami mengusulkan cek kesehatan gratis dilakukan lebih dari sekali agar hasil program bisa terukur," pungkas Sudaryono.* (oz/dh)

BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Libatkan Rumah Ibadah dan TNI-Polri

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Minta BGN Evaluasi Total SPPG Trimulyo

Dinas PPKB Tanjab Timur Perkuat Upaya Penurunan Stunting Lewat Program GEMAS

Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

BGN Temukan 414 SPPG Belum Beroperasi Meski Dana Sudah Dicairkan

Kejagung Bongkar Alasan Penggeledahan Rumah Lodewyk Pusung, Sebut Demi Amankan Bukti Kasus MBG