Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah, Ingatkan Jangan Korupsi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Tito, Presiden berkali-kali mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar tidak terlibat praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

"Yang jelas saya sudah laporkan. Beliau juga sudah berkali-kali menyampaikan agar jangan sampai terjadi korupsi, termasuk yang dilakukan kepala daerah," ujar Tito.

Baca Juga:

• Momen Pertama Prabowo Menumpangi Kereta Mewah Nusantara Explorer

Ia menegaskan, Presiden Prabowo tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan meningkatnya kasus OTT kepala daerah juga sempat dibahas saat kegiatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dalam kesempatan itu, Tito menilai penguatan kapasitas kepala daerah perlu terus dilakukan mengingat latar belakang para pemimpin daerah sangat beragam. Tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebelum menjabat.

Menurut Tito, pemerintah selama ini telah berupaya meningkatkan kompetensi serta integritas kepala daerah melalui berbagai program pembinaan. Kemendagri juga melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, hingga Kementerian Agama dalam memberikan penguatan nilai integritas kepada para kepala daerah.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan penyimpangan tetap bergantung pada integritas masing-masing individu.

Selain pembinaan dari pemerintah, Tito juga mendorong partai politik memperkuat proses kaderisasi dan sekolah partai sebelum mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada.

Ia mengusulkan agar setiap calon kepala daerah mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan APBD, birokrasi, hingga penguatan integritas sebelum mengikuti kontestasi politik.

"Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan pembekalan bersama KPK maupun lembaga terkait lainnya agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan dan tidak mudah terjebak melakukan pelanggaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito mengakui pemerintah tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap kepala daerah selama 24 jam penuh. Karena itu, menurutnya, integritas pribadi tetap menjadi faktor utama dalam mencegah praktik korupsi.

Ia menambahkan, Kemendagri bersama KPK juga berencana melakukan pembinaan langsung ke berbagai daerah sebagai langkah pencegahan agar kepala daerah tidak kembali terjerat kasus korupsi.* (d/dh)

KPK Sita Rp2,7 Miliar dari OTT Bupati Pemalang, Uang Ditemukan di Rumah hingga Koper

KPK Ungkap Dua Klaster Dugaan Korupsi OTT Bupati Pemalang: Pemerasan terhadap Bawahan hingga Dugaan Oknum Internal KPK

16 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang Jadi yang Terbaru!

KPK Tahan 4 Tersangka OTT Bupati Pemalang, Ada Staf Administrasi KPK dari Polri!

Usai OTT, Istri Bupati Pemalang Tiba di KPK dan Langsung Jalani Pemeriksaan

NasDem Soroti OTT Bupati Pemalang: Kepala Daerah Harusnya Belajar dari Kasus Sebelumnya