Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah Hanya Tunggu Dana dari Pusat, Semua Juga Bisa Jadi Bupati

MAKASSAR — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kerja sama dengan pelaku usaha, dan kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjawab pertanyaan Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, dalam Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) ke-35 APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Dalam kesempatan itu, Andi Abdullah Rahim menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga Luwu Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah serta adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan tantangan terbesar seorang kepala daerah justru muncul ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan dan kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah terbatas.

Menurut JK, kepala daerah harus mampu membangun sinergi dengan pengusaha, investor, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.

"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," kata JK.

JK menegaskan tugas kepala daerah bukan hanya mengelola anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi membangun ekonomi daerah agar lebih mandiri.

Ia menilai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dapat berkembang.

"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN, dan APBD daerah," tandas JK.

Menurutnya, semakin besar perputaran ekonomi di daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat.

Dalam paparannya, JK mencontohkan kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, HM Daeng Patompo, sebagai sosok yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Satgas PRR Sumatera Kawal Usulan Normalisasi Sungai Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang

Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran, Minta Dukungan Pemulihan Sawah dan Kebun Pascabencana

DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat