Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Menurut Imran, anggaran yang sudah tersedia harus segera diwujudkan menjadi kegiatan nyata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat terdampak bencana.
"Kalau enggak bisa diserap tahun ini, itu akan jadi utang tahun depan. TKD yang tidak diserap akan menjadi patokan. Jadi saling berkaitan. Saya minta tolong betul-betul selesaikan realisasi tambahan TKD," kata Imran dalam rapat monitoring dan evaluasi Satgas PRR di Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).
Satgas PRR akan melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program.
Pemantauan tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kendala yang berpotensi memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga menjadi perhatian agar program pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif.
"Bulan depan saya akan monitor lagi. Kita harus sama-sama mengatasi bottleneck soal TKD ini supaya tidak ada masalah dalam percepatan pemulihan pascabencana," ujar Imran.
Imran juga meminta OPD yang memiliki tingkat realisasi rendah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan.
Jika terdapat program yang tidak menunjukkan perkembangan, pemerintah daerah dinilai perlu mengevaluasi kembali distribusi anggarannya.
Dana yang belum bergerak dapat dialihkan kepada program yang lebih siap dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.
"Tolong yang lain yang masih nol ini dipercepat gerakannya. Kalau enggak, saran saya, kalau dua minggu belum bergerak juga, ya sudah direlokasi saja kepada yang realisasinya bagus," katanya.
Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pemerintah kabupaten menargetkan realisasi tambahan TKD dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.
Ia memastikan seluruh perangkat daerah akan didorong untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan.
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.