Jemput Bola ke Nias, Sumut Kebut Pembangunan Jalan hingga Pelabuhan di Daerah 3T
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya sebatas dokumen di atas kertas atau kelengkapan administrasi.
Pelaksanaan nyata di lapangan menjadi poin penting yang harus diuji secara langsung.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Visitasi dan Uji Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/8/2026).Baca Juga:
Tim KI Babel yang dipimpin Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, bersama Komisioner Ahmad Tarmizi dan Tenaga Ahli Hukum Abrillioga, disambut langsung oleh Ketua KPU Babel, Husein, beserta jajaran komisioner.
Visitasi ini merupakan tahapan lanjutan setelah KPU Babel dinyatakan lolos penilaian awal melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Dalam uji presentasi, KPU Babel memaparkan berbagai aspek pengelolaan informasi, mulai dari sarana-prasarana, komitmen lembaga, hingga inovasi layanan digital bagi masyarakat.
Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, menegaskan bahwa proses Monev tidak berhenti pada jawaban tertulis dalam instrumen penilaian.
"Tahapan ini bukan hanya untuk melihat bagaimana badan publik menjawab instrumen penilaian, tetapi juga untuk melihat implementasinya secara langsung. KPU Babel telah memenuhi syarat berdasarkan hasil SAQ untuk mengikuti tahapan uji presentasi dan visitasi. Selanjutnya, seluruh hasil penilaian akan kami akumulasikan dengan tahapan penilaian lainnya sebagai bagian dari proses Monev secara keseluruhan," tegas Rikky.
Bagi KI Babel, substansi keterbukaan informasi diukur dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah, cepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husein, menyambut positif pelaksanaan uji presentasi dan visitasi tersebut.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Kami menyambut baik proses visitasi dan uji presentasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Bagi KPU, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Proses evaluasi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan sekaligus melakukan perbaikan terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat," kata Husein.
KI Babel mengingatkan bahwa hasil visitasi dan uji presentasi ini belum menjadi hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Nilai dari seluruh tahapan akan diakumulasikan sebelum pengumuman final.
Monev ini diharapkan dapat mendorong seluruh badan publik di Bangka Belitung untuk mengubah keterbukaan informasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi budaya kerja.
Terlebih bagi KPU yang memegang peran strategis dalam menjaga transparansi proses demokrasi.
Sebab, ukuran keterbukaan yang hakiki bukanlah apa yang dipresentasikan di hadapan tim penguji, melainkan apa yang dirasakan masyarakat saat datang membutuhkan informasi.* (ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pembangunan di empat kabupaten di Kepulauan Nias yang masih masuk kat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL