Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menyiapkan dana siaga sebesar Rp5 triliun untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Anggaran tersebut dapat ditambah apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat dan ada pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Purbaya mengatakan dana tersebut disiapkan agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembiayaan bencana secara cepat, terutama ketika terjadi kondisi darurat.
"Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (17/8/2026).Baca Juga:
Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pencairan dana yang responsif untuk penanganan bencana. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dapat segera ditindaklanjuti setelah ada permintaan resmi.
"Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas," jelasnya.
Selain dana yang disiapkan melalui Kementerian Keuangan, BNPB juga memiliki anggaran siaga yang dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan darurat di lapangan.
"Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan kesiapan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana tidak terkendala persoalan pembiayaan. Pemerintah, kata dia, akan menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di sela agenda peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
"Hari ini kita harapkan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu," ujar Purbaya.
Menurutnya, kesiapsiagaan fiskal dalam menghadapi bencana tetap menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional maupun daerah. Penanganan yang cepat dinilai diperlukan agar dampak bencana terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat segera diminimalkan.
Dengan adanya dana siaga Rp5 triliun serta tambahan anggaran yang dapat diberikan sesuai kebutuhan, pemerintah menyatakan siap mendukung penanganan bencana di berbagai daerah.* (oz/dh)
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Ka
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendi
PENDIDIKAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL