Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih rendah.
Menurut Pigai, hasil survei berbasis persepsi publik belum sepenuhnya menggambarkan capaian yang telah dilakukan kementeriannya.
Pigai mengatakan kinerja Kementerian HAM semestinya dinilai berdasarkan hasil kerja nyata dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah.Baca Juga:
Ia mencontohkan penghargaan Guinness World Record yang baru diraih kementeriannya melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM secara massal.
"Jangan percaya lembaga survei di Indonesia, banyak yang abal-abal. Hari ini, kami buktikan dengan kerja nyata meraih Guinness Word Record untuk kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM secara massal," ujar Pigai saat penyerahan piagam penghargaan Guinness Word Record di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 21 Agustus 2026 sore.
Menurut Pigai, rekor tersebut sebelumnya ditorehkan Kepolisian Ekuador dengan jumlah peserta sekitar 1.700 orang.
"Sebelum diraih Kemenham Indonesia, prestasi ini ditorehkan Kepolisian Ekuador dengan jumlah peserta sekitar 1.700 orang. Ini prestasi," sambungnya.
Pigai mengatakan pendidikan dan penyuluhan HAM merupakan salah satu tugas utama Kementerian HAM.
Karena itu, ia menilai keberhasilan menggelar kegiatan dengan jumlah peserta besar perlu menjadi salah satu indikator dalam melihat kinerja kementerian.
Kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM tersebut digelar di sejumlah perguruan tinggi di berbagai daerah.
Di Kalimantan Barat, kegiatan sosialisasi HAM disebut diikuti hampir 6.000 orang. Jumlah peserta serupa juga tercatat dalam kegiatan di Mandailing Natal.
Sementara di Universitas Negeri Gorontalo, sosialisasi HAM diikuti sekitar 5.000 peserta.
Di Sumatera Utara, kegiatan tersebut melibatkan sekitar 16 hingga 17 perguruan tinggi dengan jumlah peserta sekitar 4.700 orang.
"Kalau tugas utama Kementerian HAM adalah membangun kesadaran HAM melalui pendidikan dan penyuluhan. Lalu, hari ini kami mampu memecahkan rekor dunia dalam pelaksanaan tugas tersebut, berarti ada capaian yang harus diperhitungkan," tutur Pigai.
Pigai menilai capaian tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan tugas Kementerian HAM.
Ia pun kembali menyoroti survei yang menempatkan kinerja kementeriannya pada posisi rendah.
"Ini bentuk konkret pelaksanaan tugas kementerian. Jadi, seluruh survei yang menyatakan Kementerian HAM rendah, saya patahkan hari ini. Surveyor juga belum tentu bisa memecahkan rekor dunia," sebut Pigai.
Ia mengatakan capaian kerja kementerian seharusnya tidak hanya dilihat dari tingkat popularitas atau persepsi publik.
Menurut dia, indikator yang telah ditetapkan pemerintah dan hasil kerja yang dapat diukur juga perlu menjadi pertimbangan.
Selain membahas rekor dunia pendidikan HAM, Pigai menyinggung keterlibatan Indonesia dalam lembaga HAM internasional.
Menurut dia, berbagai capaian tersebut menunjukkan Kementerian HAM terus menjalankan mandatnya.
Namun, ia mengingatkan penghargaan internasional tidak boleh berhenti pada seremoni.
"Pengakuan dunia, harus menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri," kata Pigai.
Pigai mendorong percepatan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan HAM.
Beberapa di antaranya Rencana Aksi Nasional HAM serta aturan mengenai bisnis dan HAM.
Ia mengatakan berbagai regulasi lain yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM juga akan terus didorong.
"Penghargaan ini, harus menjadi pemicu untuk memperbaiki iklim HAM di dalam negeri. Jangan hanya mendapatkan penghargaan, tetapi kondisi di dalam negeri tidak ikut diperbaiki," kata Pigai.* (km/ad)
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
ASAHAN Seorang pria berinisial K (51) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penggunaan ponsel atau HP sudah menjadi bagian dari keseharian anak, mulai dari belajar, menonton video, bermain gim hingga berkomun
KESEHATAN
MEDAN Muhammad Ghazali Iskandar, pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret Doddy Thahir, menegaskan dirinya tidak pernah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelompok Diskusi Berpikir Rasional (BERAS) menggelar Diskusi Seri Logika bertajuk Nalar Sebagai Perkakas Analisis di Anshari Cafe
PENDIDIKAN
KISARAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Asahan telah selesai digelar. Sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kec
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjamin pemerintah kota akan mempermudah proses investasi bagi pengusaha India yang tertar
EKONOMI
MEDAN Proyek jalan provinsi pada ruas Sipiongotbatas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, disoroti setel
PERISTIWA
MEDAN Setelah menanti hampir 20 tahun, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, seger
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN