"Sisa Kuota Mau Dibuang?" Kubu Yaqut Bantah Dakwaan KPK, Sebut Jaksa Salah Tafsir Biaya dan Pembagian Kuota Haji

JAKARTA - Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menafsirkan keputusan terkait pembiayaan ibadah haji dengan keputusan pembagian kuota haji tambahan.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, mengatakan dua hal tersebut merupakan keputusan yang berbeda. Menurutnya, kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai pembiayaan haji tidak dapat disamakan dengan keputusan mengenai konfigurasi pembagian kuota.

"Penuntut umum tidak bisa membedakan, salah tafsir, ya, mana yang memutuskan pembiayaan ibadah haji, mana yang memutuskan kuota," kata Mellisa, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Podium Kampus ke Rompi Oranye, Rektor Unsoed Bungkam Saat Digiring KPK Menuju Rutan Dini Hari

Mellisa menjelaskan, kewenangan DPR dalam menentukan konfigurasi kuota haji baru muncul dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang terbaru. Menurut dia, aturan sebelumnya belum memberikan kewenangan tersebut.

"Jadi seolah-olah terkait dengan kesepakatan dengan DPR itu dibenturkan bahwa kesepakatan pembiayaan itu adalah kesepakatan pembagian kuota. Berbeda," ujarnya.

Dia menilai perbedaan tersebut penting karena jaksa dalam dakwaannya disebut mengaitkan pembagian kuota tambahan dengan kesepakatan pembiayaan antara pemerintah dan DPR.

Kubu Yaqut juga membantah dakwaan jaksa yang menyebut pembagian kuota haji tambahan dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Menurut Mellisa, pembagian kuota juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah Indonesia, hubungan dengan Arab Saudi, serta keselamatan dan kemampuan pelayanan terhadap jemaah.

"Penyerapan kuota maksimal ini itu adalah kepentingan siapa? Apakah kepentingan Pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga nama baik di hadapan Saudi? Apakah kepentingan jemaah di mana antreannya sudah panjang? Dan jemaah itu bukan hanya jemaah reguler," katanya.

Dia mencontohkan kondisi ketika kuota haji reguler tidak mampu terserap seluruhnya. Menurutnya, kuota tambahan perlu dikelola agar tidak terbuang dan tetap memberikan manfaat bagi jemaah.

"Kalau reguler hanya mampu 10.000, maka apakah sisanya harus kita buang saja? Gitu, kan. Tidak semata-mata harus dipandang ini hanya menguntungkan pihak PIHK, tetapi kepentingan yang lebih besar karena yang meminta kuota tambahan ini kan Presiden, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antar dua negara," tutur Mellisa.

Dalam perkara tersebut, Yaqut tengah menghadapi dakwaan KPK terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2024.

Dari Podium Kampus ke Rompi Oranye, Rektor Unsoed Bungkam Saat Digiring KPK Menuju Rutan Dini Hari

Meluas ke Fakultas Perikanan dan Hukum, KPK Bongkar 73 Kursi Maba Unsoed yang Diduga Diperjualbelikan

Bukan Tersangka, KPK Ungkap 2 Wakil Rektor Unsoed Diperiksa Cuma untuk Perkuat Bukti Kasus Rektor Sodiq

"Negara Harus Hadir Melindungi, Bukan Membebani," PKN Langkat Dukung Aksi ke DPR Soroti Pajak dan Perampasan Aset

KSPSI Ancam Bongkar Parpol yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan

Serapan Baru 38,81 Persen, Pemkab Gayo Lues Perketat Evaluasi Dana Tambahan TKD Rp24,9 Miliar