936 Hektare Terbakar di Kaltim, DPR Ingatkan: Ini Bukan Lagi Soal Padamkan Api, tapi Keselamatan Warga

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah kualitas udara yang memburuk.

Hetifah yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan data BPBD menunjukkan terdapat 413 titik karhutla di Kaltim. Luas wilayah yang terbakar mencapai 936,95 hektare.

"Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Dia mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG dan instansi terkait segera melakukan evaluasi kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu dampak karhutla semakin meluas sebelum meningkatkan kesiapsiagaan.

"Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.

Menurut Hetifah, penetapan status kedaruratan tetap harus berdasarkan data serta tingkat ancaman di masing-masing wilayah. Namun, peningkatan kesiapsiagaan lebih awal dinilai penting agar respons pemerintah tidak terlambat.

"Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," sambungnya.

Hetifah juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus bagi sekolah ketika kualitas udara memasuki kategori tidak sehat atau berbahaya.

Dia menilai keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama. Aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi dan sekolah harus memantau kualitas udara secara berkala.

"Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," kata Hetifah.

Meski demikian, dia menegaskan pembelajaran jarak jauh tidak perlu diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Kaltim. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah.

Selain sektor pendidikan, Hetifah meminta fasilitas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Menurut dia, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.

"Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan," tuturnya.

Hetifah juga mendorong penguatan pemadaman dan pencegahan. Setiap titik panas atau hotspot, kata dia, harus segera diverifikasi agar dapat ditangani sebelum api meluas.

"Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini," ujarnya.

Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus 2026, Kabupaten Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.

Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik. Berikutnya Kota Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.

Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto mengatakan karhutla masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, terutama wilayah dengan cakupan daerah yang luas seperti Berau, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

"Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar," kata Sugeng, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini terus melakukan pemantauan dan penanganan titik api untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.* (d/dh)

Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Kapolri: Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla di Kalimantan Sudah Dikantongi

Ketua Komisi VIII DPR Sentil Malaysia-Singapura soal Karhutla: Jangan Hanya Protes, Dia Juga Punya Kebun Sawit di Indonesia

Puan Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Negara Tetangga Protes soal Kabut Asap Karhutla

Bakar 12 Hektare Lahan untuk Tanam Sawit, Pria di Berau Jadi Tersangka Karhutla

Bara Api Bersembunyi di Bawah Gambut, Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel dan Bangun Sumur Bor Lawan Karhutla Kalimantan