JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyiagakan 66.510 personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.740 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan pengerahan personel merupakan bentuk kesiapan TNI membantu pemerintah dalam menghadapi karhutla.Baca Juga:
"Sebanyak 66.510 personel TNI disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sebagai bentuk kesiapan TNI membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan," kata Agung dalam keterangannya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Agung, pengerahan pasukan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respons dan efektivitas penanganan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.
Dalam pelaksanaannya, TNI bekerja sama dengan Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Manggala Agni, dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Personel yang dikerahkan menjalankan berbagai tugas, mulai dari pemantauan dan patroli hingga pemadaman serta pendinginan di lokasi yang terdampak karhutla.
"Termasuk melibatkan masyarakat dalam menjaga wilayah dari potensi terjadinya karhutla," ucapnya.
TNI memastikan personel yang telah disiagakan dapat digerakkan sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Kesiapan tersebut didukung sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat proses penanganan kebakaran.
"Kesiapsiagaan dan pengerahan personel tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk senantiasa hadir membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana karhutla," kata Agung.
TNI menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu dengan mengutamakan sinergi antarlembaga.
Selain memadamkan kebakaran, upaya tersebut diarahkan untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Pengerahan puluhan ribu personel ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung salah satu lokasi karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.* (km/ad)
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
