Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memaparkan berbagai strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain penegakan hukum, Polda Riau bersama TNI dan pemerintah daerah memperkuat pencegahan, pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla hingga program restorasi lingkungan.
Paparan tersebut disampaikan Herry saat rapat penanganan karhutla bersama Prabowo di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Herry menyebut jajarannya telah menangani 94 laporan polisi dengan 106 tersangka sejak 2025 hingga Agustus 2026. Khusus periode Januari-Agustus 2026, terdapat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka dan luas lahan terbakar mencapai 806,57 hektare.
Baca Juga:
"Khusus 2026 dari Januari sampai Agustus, total ada 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar 806,57 hektare," kata Herry.
Untuk mencegah kebakaran berulang, Polda Riau memasang 513 plang peringatan penegakan hukum di sejumlah lahan bekas karhutla. Plang tersebut dimaksudkan untuk mencegah lahan bekas kebakaran kembali digunakan dengan cara yang berpotensi memicu pembukaan lahan baru melalui pembakaran.
Herry menyebut kebakaran lahan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai modus pembukaan perkebunan. Namun, untuk kasus karhutla pada 2026, dia mengatakan belum menemukan indikasi keterlibatan korporasi.
Menurut Herry, pada kasus tahun 2025 terdapat tiga orang yang diduga berada di lokasi tanpa memiliki lahan di kawasan tersebut. Informasi itu kemudian menarik perhatian Prabowo.
"Tolong dibawa ke Jakarta ya Pak Kapolri, nanti pendalamannya saya minta BIN juga ikut ya," ujar Prabowo.
Selain penegakan hukum, Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan pemerintah daerah mengerahkan 3.330 personel untuk penanganan karhutla.
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sumber air. Polda Riau dan jajaran telah membuat 18 sumur bor untuk mendukung kebutuhan pemadaman.
Herry mengatakan karakteristik Riau yang memiliki banyak sungai membuat sumber air relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan wilayah tertentu di Kalimantan.
Polda Riau juga melaporkan pembangunan 1.390 embung. Di Kecamatan Kerumutan, embung dibuat dengan jarak sekitar 50 meter untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan yang luas.
"Ketika ini kosong kita pindah lagi ke embung yang lain, nanti 2-3 jam lagi ini akan muncul lagi airnya," jelas Herry.
Selain embung dan sumur bor, pemerintah juga membangun 998 sekat kanal serta 268 menara pantau yang dimiliki perusahaan perkebunan.
Herry mengungkapkan terdapat lima korporasi yang sebelumnya telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai belum memenuhi kewajiban dalam pencegahan karhutla. Prabowo meminta agar perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya kembali diperiksa.
"Cari lagi yang melanggar, tahun ini," kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan. Menurutnya, sumber daya alam merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat maupun keberlangsungan usaha.
Dalam upaya pencegahan, Polda Riau bersama Forkopimda juga telah menerbitkan maklumat larangan pembakaran lahan. Edukasi dilakukan hingga tingkat desa serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Herry mengatakan upaya tersebut juga diterapkan melalui konsep Green Policing. Program ini menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, restorasi serta pencegahan karhutla sejak dini.
"Kami ganti ke depan dengan program Presisi Bapak Kapolri, kami implementasikan dengan program Green Policing bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya," ujarnya.
Edukasi lingkungan juga diberikan sejak usia dini melalui sekolah. Bahkan, Polda Riau mendorong anak-anak menanam pohon sebagai bagian dari pembentukan kesadaran menjaga lingkungan.
Selain pencegahan, penanganan pascakarhutla dilakukan melalui posko kesehatan dan penyediaan masker. Polda Riau juga mendorong ketersediaan tabung oksigen di kantor-kantor kelurahan agar masyarakat terdampak asap dapat memperoleh bantuan dengan lebih cepat.
Berbagai program mitigasi tersebut kemudian mendapat apresiasi dari Prabowo. Presiden menilai penanganan karhutla di Riau membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan sektor usaha.* (d/dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.