Kemnaker Dorong ASEAN Ukur Penerapan Kerja Inklusif, Tak Cukup Sekadar Pedoman

Kemnaker juga mendorong penerapan pedoman tersebut melalui mekanisme kerja sama tripartit.

Pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja dinilai perlu memiliki ruang yang sama untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan praktik ketenagakerjaan yang inklusif.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar agenda inklusivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dunia usaha dan pekerja juga perlu terlibat dalam membangun lingkungan kerja yang memberikan kesempatan secara lebih setara.

Indonesia melihat penguatan pedoman ini semakin penting seiring perubahan struktur dunia kerja.

Transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, dan tuntutan terhadap lingkungan kerja yang lebih adaptif membuat isu inklusivitas semakin relevan.

Indah optimistis pedoman bersama ASEAN dapat berkembang menjadi rujukan regional untuk membangun pasar tenaga kerja yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu menghadapi perubahan.

"Indonesia siap berkontribusi dan semakin memperkuat kerja sama ini dalam semangat saling belajar, solidaritas ASEAN, serta South-South and Triangular Cooperation (SSTC)," pungkasnya.

Usulan Indonesia tersebut menegaskan bahwa agenda ketenagakerjaan ASEAN tidak cukup hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja.

Kawasan ASEAN juga membutuhkan sistem kerja yang memastikan kesempatan, akses, perlindungan, dan ruang berkembang tersedia secara lebih setara bagi seluruh pekerja.* (ad)

APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

Gara-gara Rebutan Proyek SPAM, Sekelompok Pria Keroyok Warga di Kantor Bappeda Langkat

Ini 7 HP Flagship dengan Teknologi Silicon-Carbon: Baterai Makin Besar, Bodi Tetap Tipis

Prabowo Akan Groundbreaking PLTS 100 GWp di Bali Hari Ini

Gerak Cepat Kemnaker Turun Tangan Bedah Sistem Kerja 20 Perusahaan Mulai September

Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga