Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu ketentuan baru mewajibkan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir dan mengawasi kegiatan dapur sejak pukul 02.00.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan aturan tersebut merupakan bagian dari perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan SPPG.Baca Juga:
Proses memasak makanan MBG paling cepat dimulai pada pukul 02.00.
Ketentuan itu dibuat untuk mencegah dapur memasak makanan sejak hari sebelumnya.
Pemerintah menilai makanan yang terlalu lama disimpan berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan makanan ketika dibagikan kepada penerima manfaat.
"Ada sesuatu yang baru juga, perubahan yang penting saya kira di manajemen yang baru di badan ini, bahwa peran SPPG itu harus hadir di jam kerja. Nah, ini yang paling penting, jam operasional dapur," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Menurut Zulhas, jam operasional dapur ditetapkan mulai pukul 02.00 hingga 08.00. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, waktu operasional disesuaikan dengan standar waktu setempat.
"Nah, jam operasional dapur itu jam 2 pagi. Kalau di (Indonesia wilayah) timur mungkin jam 12 (standar WIB), ada jam 1. Nah, jadi jam kerjanya itu mulai jam 2 pagi sampai jam 8," lanjutnya.
Zulhas mengatakan pengawasan diperketat untuk mengurangi potensi kelalaian di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah keamanan makanan, termasuk risiko keracunan yang dapat dialami siswa dan penerima manfaat lainnya.
Untuk memastikan kepala SPPG benar-benar berada di lokasi, BGN akan menggunakan sistem absensi daring dan pemantauan melalui Zoom.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL