Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan delapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di wilayah hukum Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni Rabu, 26 Agustus 2026 dan Kamis, 27 Agustus 2026, di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Baca Juga:
- KPN Bireun: Zulfikar Siregar, SH, MH, menggantikan Raden Eka Pramanca Cahyo Nuhroho, SH, MH.
- KPN Langsa: Welly Erdianto, SH, menggantikan Kemas Reynald Mei, SH, MH.
- KPN Simpang Tiga Redelong: Prihatin Stio Rahardjo, SH, MH, menggantikan Muhammad Abdul Hakim Pasaribi, SH, MH.
- KPN Meulaboh: Melky Salahuddin, SH, menggantikan Faridh Zuhri, SH, MHum.
Sementara pada Kamis, 27 Agustus 2026, empat KPN lainnya mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan, yaitu:
- KPN Jantho: Munawwar Hamidi, SH, MH, menggantikan Fadhil, SH.
- KPN Meureudu: Saptika Handhini, SH, MH, menggantikan Samsul Maidi, SH, MH.
- KPN Idi: Doni Prianto, SH, menggantikan Dikdik Hariyadi, SH, MH.
- KPN Kutacane: Hari Purwo Hantoro, SH, MH, menggantikan Ade Yusuf, SH, MH.
- KPT Banda Aceh Ingatkan Pentingnya Integritas
Dalam arahannya, Sutio meminta para Ketua Pengadilan Negeri yang baru dilantik mampu menjadi guru sekaligus panutan bagi warga pengadilan maupun aparat penegak hukum di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta meningkatkan kompetensi melalui proses belajar yang berkelanjutan.
"Anda harus benar-benar memelihara integritas dan harus terus belajar meningkatkan kualitas kompetensi anda. Anda harus mampu menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan hukum di daerah dimana anda ditugaskan."
Sutio juga meminta para KPN mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi, terutama dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru.
"Terlebih lagi seiring dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru. Anda saya minta untuk menerapkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang baru terbit 2026."
Selain persoalan integritas dan kompetensi, Sutio meminta para KPN mencermati data EIS (Evaluasi Implementasi SIPP).
Menurut dia, data tersebut penting karena kinerja pengadilan yang dipimpin para KPN dapat terlihat melalui sistem yang terus diperbarui.
Hakim Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. Taqwaddin, menjelaskan SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan aplikasi berbasis web milik Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengelola administrasi perkara sekaligus memberikan informasi mengenai proses perkara secara daring.
Menurut Taqwaddin, data dalam SIPP terus diperbarui dan dipantau oleh Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.
Dengan demikian, kinerja sebuah pengadilan dapat diketahui oleh KPT maupun Dirjen Badilum.
SIPP juga dapat diakses oleh masyarakat sehingga publik dapat memperoleh informasi mengenai perkara yang ditangani pengadilan.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar TUN, Prof. Supandi, bersama istrinya yang juga merupakan mantan Hakim Tinggi. Hadir pula mantan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, H. Chaidir, bersama istri.
Dalam kesempatan itu, Sutio menyampaikan kembali pesan yang pernah diberikan Prof. Supandi kepadanya.
Pesan tersebut menurut Sutio masih ia ingat dan diterapkan hingga sekarang.
"Pak Sutio, anda jangan minta perkara karena perkara itu mudah. Dan anda jangan menolak suatu perkara yang diberikan walau seberapa sulitnya perkara itu".
"Nasihat tersebut masih saya ingat dan saya terapkan hingga saat ini," ujar Dr. Sutio dengan wibawa.
Selain para tokoh hukum, kegiatan tersebut turut dihadiri WKPT Banda Aceh A. Bondan, SH, MH, para hakim tinggi, hakim Ad Hoc Tipikor, para KPN se-Aceh, pejabat struktural dan pejabat fungsional Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ibu-ibu Dharmayukti Karini serta sejumlah undangan lainnya.
Pelantikan delapan KPN tersebut menjadi bagian dari pergantian kepemimpinan di sejumlah pengadilan negeri di Aceh.
Para pejabat yang baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, serta memastikan administrasi dan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.* (ad)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL